Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut raihan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif, melainkan harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan kepuasan masyarakat.
“Kita tidak hanya mengejar WTP, tetapi juga memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dedi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti belum optimalnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Ia berharap ada rekonsiliasi terkait kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan hak daerah atas DBH yang belum tersalurkan.
Sementara itu, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan pentingnya penggunaan APBD yang efektif dan efisien karena setiap anggaran yang dibelanjakan merupakan amanah dan harapan masyarakat.