Bupati Asep Japar Instruksikan OPD Gali Potensi Daerah Untuk Percepat Pembangunan

0

Pewarta : Arief

Kabupaten Sukabumi – Bupati Sukabumi, Asep Japar, memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/6/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Andreas, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, kepala perangkat daerah, serta para camat se – Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Sukabumi dan Institut Citra Buana Indonesia dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menjalin kerja sama dengan Fakultas Pertanian IPB untuk implementasi riset dan inovasi guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Sukabumi juga menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan serta menerima laporan capaian kinerja dari BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil.

Dalam arahannya, Bupati Asep Japar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke – 12 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.

Di bidang pelayanan publik, Asep Japar meminta para camat mempercepat pendataan dan perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat akses berbagai layanan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menekankan pentingnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang aman, tertib, dan transparan. Ia juga mendorong peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Badan Pendapatan Daerah.