Pewarta : Arief
Kota Bandung – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar menghadiri Penandatanganan Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diperpanjang serta pengelola proyek strategis di Jawa Barat. Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen seluruh pemegang IUP dan pengelola proyek strategis terhadap penerapan tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penandatanganan deklarasi dan pakta integritas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen nyata untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara bertanggung jawab.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung investasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat sekitar, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurut Dedi, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sektor pertambangan. Karena itu, perusahaan yang mengajukan perpanjangan IUP dituntut memenuhi seluruh kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan sosial secara konsisten.
Ia juga berharap keberadaan perusahaan pertambangan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara tersebut turut dihadiri para kepala daerah dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat, di antaranya Sukabumi, Bogor, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Cianjur, dan Tasikmalaya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sukabumi didampingi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kehadiran Bupati Sukabumi dalam forum tersebut menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap pengelolaan sektor pertambangan yang berorientasi pada kepatuhan hukum, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.