Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan penguatan integritas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan yang berlangsung pada 17 – 18 Juni 2026 di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan pencegahan KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Ayep Zaki, KPK melakukan evaluasi terhadap berbagai sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, PBJT, Retribusi Parkir, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PBB-P2, Opsen Pajak, serta sumber penerimaan lainnya. Seluruh data dan mekanisme pengelolaan pendapatan dibuka secara transparan untuk mendukung pengawasan.
Perangkat daerah penghasil pendapatan, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), menjadi fokus evaluasi bersama sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Sekretariat Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ayep menegaskan bahwa hasil koordinasi tersebut semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Integritas dan kompetensi aparatur menjadi fondasi utama. Tata kelola harus bersih dan transparan, sekaligus mampu meningkatkan PAD untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Yudi Yustiawan mengatakan, rakor bersama KPK bertujuan memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal serta mencegah kebocoran dalam pengelolaan pendapatan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
