Pewarta : Arief
Kabupaten Cianjur – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mempercepat upaya perbaikan sekitar 1.300 ruang kelas SD dan SMP yang rusak dengan menggandeng pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga sektor swasta.
Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan pemetaan kondisi sekolah telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 sebagai dasar Percepatan Penanganan Infrastruktur Pendidikan.
Pada 2026, Disdikpora mengalokasikan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat dan provinsi untuk membangun serta merehabilitasi 80 ruang kelas. Sebelumnya, pada 2025, sebanyak 440 ruang kelas PAUD, SD, dan SMP telah berhasil dibangun maupun diperbaiki melalui skema pendanaan yang sama.
“Program kerja yang sedang dan akan berjalan mencakup masing-masing 10 sekolah untuk jenjang SD dan 10 sekolah jenjang SMP, sedangkan tahun lalu dari DAU kami berhasil menyelesaikan perbaikan dan pembangunan 440 ruang kelas PAUD, SD dan SMP,” katanya.
Selain mengandalkan APBD, Disdikpora juga mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi nasional, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Menurut Ruhli, Cianjur membutuhkan anggaran sekitar Rp. 150 Miliar per tahun untuk setiap jenjang pendidikan agar persoalan infrastruktur sekolah dapat dituntaskan hingga 2029.
Tingginya jumlah ruang kelas rusak dipengaruhi kondisi geografis yang rawan bencana serta banyaknya bangunan sekolah yang telah berusia tua.
Untuk mempercepat penyelesaian, Disdikpora juga membuka peluang dukungan dari perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), dengan target pembangunan dan rehabilitasi 400 hingga 500 ruang kelas setiap tahun.
Selain kerusakan bangunan, dunia pendidikan di Cianjur masih menghadapi tantangan lain berupa kekurangan sekitar 400 rombongan belajar di tingkat SD dan SMP, serta kekurangan ribuan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).