Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Sejumlah elemen masyarakat melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Mereka menilai pelayanan publik belum optimal, minim inovasi, dan belum mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada publik, masyarakat mendesak Bupati Sukabumi, H. Asep Japar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai tidak menunjukkan kinerja maksimal.
Sorotan diarahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dinilai lebih berorientasi pada Pemungutan Pajak tanpa diimbangi terobosan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Kritik juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Masyarakat menilai langkah pencegahan terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak belum berjalan efektif, sehingga dinas tersebut dianggap lebih banyak bergerak setelah kasus menjadi perhatian publik.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dinilai belum optimal dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan maupun percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjadi sorotan. Sejumlah warga berharap peningkatan kecepatan respons dalam penanganan keadaan darurat agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kelautan, serta Dinas Ketahanan Pangan turut diminta meningkatkan efektivitas program, terutama dalam mendorong pembangunan desa serta memperkuat kesejahteraan Petani dan Nelayan.
Dalam pernyataan tersebut, masyarakat meminta Bupati segera melakukan pembenahan birokrasi dan mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak produktif.
Mereka juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo maupun Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons.
“Kami membutuhkan pelayanan publik yang cepat, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat. Evaluasi terhadap OPD yang dinilai tidak optimal harus segera dilakukan demi percepatan pembangunan Kabupaten Sukabumi,” demikian isi pernyataan sikap tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun OPD yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. Pernyataan ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak – pihak terkait.