Pewarta : Ida
Kota Bandung – Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri agar manfaat Program Strategis Nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), benar – benar dirasakan masyarakat lokal.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, kebutuhan program tersebut seharusnya dipenuhi oleh Petani, Peternak, dan pelaku usaha setempat, bukan bergantung pada industri besar atau pasokan dari luar daerah.
“Semangat KDMP adalah memberdayakan masyarakat lokal. Kalau bahan bakunya diambil dari industri besar, apa bedanya dengan minimarket ?” kata Dede Yusuf usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, masih ditemukan dapur MBG di Jawa Barat yang mengambil Pasokan Beras dan Daging Ayam dari luar daerah. Karena itu, ia meminta Pemprov Jabar menyiapkan regulasi atau skema tata kelola, termasuk kemungkinan pembentukan BUMD, untuk memastikan produk lokal menjadi prioritas dalam rantai pasok.
Dede menegaskan, langkah tersebut penting agar anggaran pemerintah yang digelontorkan melalui MBG dan KDMP mampu menggerakkan perekonomian daerah, terutama di tengah berkurangnya alokasi anggaran sejumlah program pemerintah.