Pewarta : Ida
Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan penolakannya terhadap wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK negeri di wilayah Jawa Barat.
Menurut Dedi, kebijakan sekolah gratis yang telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya perlu dipertahankan agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Ia meminta sekolah lebih fokus mengoptimalkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah tersedia.
“Saya tidak setuju SPP diaktifkan kembali. Sekolah harus memaksimalkan Dana BOS yang ada,” kata Dedi dalam keterangannya.
Dedi menyampaikan, berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, banyak satuan pendidikan yang dinilai mampu beroperasi dengan baik dan memiliki lingkungan yang tertata hanya dengan pengelolaan Dana BOS yang optimal.
Ia mencontohkan kondisi di SMAN 1 Depok yang menurutnya menunjukkan bahwa Dana BOS dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan pendidikan.
KDM juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan intervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila sekolah mengalami kekurangan sarana fisik, seperti ruang kelas, toilet, maupun tempat ibadah.
Wacana reaktivasi SPP sebelumnya muncul dari pembahasan di DPRD Jawa Barat dan tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun, Dedi menilai langkah tersebut belum tepat diterapkan karena berpotensi menambah beban biaya pendidikan bagi orangtua siswa.
Dengan sikap tersebut, Pemprov Jawa Barat menegaskan komitmennya mempertahankan kebijakan Pendidikan Menengah Negeri tanpa pungutan SPP, sembari mendorong peningkatan transparansi dan efektivitas penggunaan Dana BOS di seluruh sekolah negeri.