Beranda Ragam Kapolda Banten Beserta Jajaran Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-59 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Ragam

Kapolda Banten Beserta Jajaran Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-59 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

adminsigiku.com
adminsigiku.com2 min baca
×

Kapolda Banten Beserta Jajaran Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-59 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Alex

Serang – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten beserta seluruh staf dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 kepada Panglima TNI, Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si., yang diperingati pada 5 Agustus 2026.

Ucapan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas dedikasi Panglima TNI dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertahanan nasional, serta membangun sinergitas antara TNI dan Polri demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolda Banten menyampaikan doa dan harapan agar Jenderal TNI Agus Subiyanto senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam mengemban amanah sebagai Panglima TNI.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwa momentum ulang tahun Panglima TNI menjadi pengingat pentingnya menjaga soliditas dan kerja sama yang telah terjalin erat antara TNI dan Polri.

“Keluarga besar Polda Banten mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-59 kepada Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto, S.E., M.Si. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam memimpin Tentara Nasional Indonesia, serta terus membawa semangat pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sinergitas TNI-Polri yang selama ini terjalin dengan baik diharapkan semakin kokoh dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea.

Lebih lanjut, Kabid Humas menegaskan bahwa sinergi TNI-Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui ucapan tersebut, Polda Banten berharap Panglima TNI senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan pengabdian, sehingga TNI semakin profesional, modern, dan dicintai rakyat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bidhumas).

Pos Terkait

Ragam
Terlantar Tujuh Bulan di Gorontalo, Dua Perantau Asal Cianjur Akhirnya Pulang Berkat Bantuan BAZNAS dan Dinsos
Ragam
Pemkab Cianjur Tertibkan 216 Bangunan Liar di Jalur Bandung – Cianjur, Dukung Penataan Kawasan Wisata
Ragam
Kemenkes Usulkan Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Penanggulangan TBC
Ragam
Damkar Kabupaten Bogor Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Stadion Pakansari Sambut HUT ke-81 RI
Ragam
Dedi Mulyadi Minta Peredaran Tramadol di Jabar Disikat Habis, Singgung Dugaan Beking Oknum LSM
Ragam
Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam
Kapolres Cimahi Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas

Baca Juga

Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam

Pewarta : Herlina SC   Kab. Bandung Barat –…