Pewarta : Fadhel
Kabupaten Sukabumi – Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menegaskan pentingnya penguatan sinergi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat desa dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Sukabumi.
Hal itu disampaikan Andreas usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Andreas didampingi Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha dan sejumlah perangkat daerah.
Andreas mengatakan, penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan program penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, tidak hanya di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga hingga pemerintahan desa.
“Yang harus ditekankan adalah kerja sama antar-OPD, sampai nanti ke tingkat desa,” kata Andreas.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut mampu memastikan intervensi pencegahan dan penanganan stunting berjalan secara efektif serta menyentuh kelompok sasaran di tingkat paling bawah.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres sekaligus Wakil Ketua Pelaksana TPPS Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Eddy Cahyono Sugiarto, menekankan pentingnya memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan intervensi yang tepat dan berkualitas.
Ia juga mendorong peningkatan cakupan dan kualitas intervensi prioritas sebagai bagian dari upaya mencapai target penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, angka stunting nasional tercatat sebesar 19,8 persen.
Eddy menegaskan komitmen penurunan stunting tidak cukup hanya diwujudkan melalui penandatanganan komitmen, tetapi harus diterjemahkan dalam langkah konkret dan penguatan koordinasi di daerah, khususnya wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres, Mita Aprianti, mengatakan rakor tersebut merupakan bagian dari tugas Sekretariat Wakil Presiden dalam mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurutnya, komitmen kepala daerah diperlukan agar pencegahan dan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyinkronkan kebijakan, bertukar pengalaman, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
