Pewarta : Ida
Kota Bandung – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung Agus Andi Setyawan mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat penanganan banjir secara menyeluruh dan tidak sekadar mengandalkan langkah reaktif setiap musim hujan.
Menurut Agus, persoalan banjir Bandung berkaitan erat dengan tata ruang, kondisi kawasan resapan, hingga sistem aliran air yang melibatkan sejumlah daerah di sekitar Kota Bandung.
Hal itu disampaikan Agus dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?” di Studio PRFM Bandung, Senin (5/10/2026).
Agus mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki drainase atau mengeruk sedimentasi. Menurutnya, perubahan fungsi lahan di kawasan Bandung Utara juga perlu menjadi perhatian karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan resapan air.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” kata Agus.
Soroti Belum Ada Rencana Induk Drainase
Agus mengungkapkan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki rencana induk drainase yang menjadi acuan komprehensif dalam mengendalikan aliran air dan menangani banjir.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Menurut Agus, rencana induk tersebut harus disusun dengan pendekatan lintas wilayah. Sebab, sistem drainase Kota Bandung tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan aliran air dari kawasan hulu maupun daerah di sekitarnya.
Kawasan Bandung Utara, kata dia, juga tidak hanya berada dalam wilayah administratif Kota Bandung. Wilayah tersebut berkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.
Perubahan fungsi lahan di kawasan utara dinilai dapat meningkatkan limpasan air ke wilayah perkotaan saat hujan deras. Kondisi itu kemudian berpotensi menambah beban sungai, tanggul dan jaringan drainase di Kota Bandung.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” katanya.
Dorong Kolaborasi Antarwilayah
Agus mendorong kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem aliran air.
Selain tata ruang, ia menyebut infrastruktur pengendali banjir di Kota Bandung masih membutuhkan pembenahan berkelanjutan. Sejumlah sungai, drainase hingga sodetan perlu ditangani berdasarkan perencanaan jangka panjang.
Agus juga menyinggung kembali gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurutnya, jalur tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif pengendalian aliran air sekaligus dapat dikembangkan sebagai ruang publik atau kawasan wisata.
Ia juga meminta pola penanganan banjir tidak hanya meningkat ketika musim hujan tiba. Pengerukan sedimentasi, pembersihan drainase dan perbaikan saluran tetap diperlukan, tetapi langkah tersebut dinilai tidak cukup apabila akar persoalan tidak ditangani.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul – betul komprehensif,” tegasnya.
Agus mengajak pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi sejak kawasan hulu, wilayah perkotaan hingga daerah hilir agar risiko banjir dapat ditekan secara berkelanjutan.
