Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut juga membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
2 (dua) Raperda yang disetujui yakni Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir Bupati Sukabumi Asep Japar, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Persetujuan kedua Raperda dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa dan Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Selanjutnya, kedua Raperda akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyepakati Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang memuat sembilan raperda, terdiri atas lima prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah.
Lima raperda prakarsa DPRD meliputi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tata kelola dan penguatan peran BUMD, pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, perubahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.
Sementara 4 (empat) Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah mencakup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Juru Bicara Bapemperda, Bayu Permana, menyampaikan bahwa seluruh rancangan tersebut telah melalui pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai prioritas pembentukan perda tahun 2027.
Selain itu, rapat paripurna menyepakati penyempurnaan dan penyesuaian Raperda APBD 2027 serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan sejumlah regulasi strategis tersebut.
Terkait Raperda Desa, Bupati berharap regulasi itu dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 memuat perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Bupati, perubahan tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati berharap seluruh kebijakan yang disepakati bersama DPRD dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).













