Pewarta : Tim Liputan
Kab. Sumedang – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, pada 28 Oktober 2026, masih menyisakan polemik. Mantan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu), Mumuh, menyatakan kesiapannya menempuh jalur hukum setelah menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses penghitungan suara.
Tak tanggung-tanggung, Mumuh telah menyiapkan 4 (empat) orang pengacara dari Kantor Hukum AIF Indonesia & Rekan untuk mengawal langkah hukum, baik melalui jalur pidana, perdata maupun ketatanegaraan.
Mumuh menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama terkait mekanisme penghitungan suara berbasis digital, pengelolaan akses PIN, hingga penayangan hasil perolehan suara pada dasbor pengumuman Pilkades.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah adanya kesamaan angka perolehan suara pada TPS 1 di bilik berbeda. Menurutnya, terdapat angka perolehan yang identik, yakni 83 suara dan 34 suara, meskipun jumlah pemilih pada masing-masing bilik disebut berbeda.
Selain itu, Mumuh juga mempertanyakan ketidaksesuaian nomor urut calon yang sempat muncul pada dasbor pengumuman hasil suara dengan Surat Keputusan (SK) penetapan nomor urut calon.
Berdasarkan SK tersebut, nomor urut satu adalah Mumuh, nomor urut dua Ai Yuyun, dan nomor urut tiga Ahya. Namun, menurut Mumuh, tampilan awal dasbor justru menunjukkan ketidaksesuaian penempatan nomor urut tersebut.
Atas sejumlah persoalan itu, Mumuh meminta agar kotak suara dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang secara manual dengan mencocokkan hasil cetakan suara yang tersimpan di dalam kotak suara.
Tim kuasa hukumnya juga menyoroti mekanisme penetapan hasil rekapitulasi, pengambilan logistik pemilihan, serta pengelolaan PIN dan sistem digital yang menurut mereka perlu dikaji berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026.
“Kami ingin semuanya dibuka secara terang benderang. Jika memang tidak ada persoalan, mari buktikan melalui pemeriksaan dan penghitungan ulang yang transparan,” demikian pokok tuntutan yang disampaikan pihak Mumuh melalui tim kuasa hukumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Widodo Heru P, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa tidak puas terhadap hasil Pilkades.
“Silakan saja menempuh jalur hukum, kalau ada yang tidak puas dengan hasil Pilkades,” ujarnya.
Kini, polemik Pilkades Desa Haurkuning menjadi perhatian publik. Langkah hukum yang akan ditempuh Mumuh diharapkan dapat menjadi ruang untuk menguji berbagai keberatan, sekaligus memberikan kejelasan terhadap proses penyelenggaraan Pilkades agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di tingkat desa tetap terjaga.













