Pewarta : Ida
Kabupaten Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menginstruksikan seluruh camat tetap berada di wilayah tugas masing – masing menjelang akhir tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi.
Dadang meminta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, terlebih ke luar negeri, selama potensi bencana masih meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung.
“Mengingat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun ini, saya minta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Tetap fokus berada di wilayah tugas masing – masing,” ujar Dadang di Bandung, Jumat.
Ia menegaskan, camat merupakan unsur pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan ketika terjadi kondisi darurat.
Para camat diminta segera melaporkan setiap kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Pelaporan cepat diperlukan agar pemerintah daerah dapat segera mengoordinasikan penanganan serta memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.
Dadang mencontohkan bencana angin kencang yang menerjang kawasan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) pada 14 November 2026. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan aparat kewilayahan tidak boleh diabaikan, terutama ketika cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan kerusakan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung periode 14 – 15 November 2026, dampak angin kencang tercatat mencapai 372 rumah, 25 kios pasar, satu kantor, empat fasilitas umum, serta satu tembok penahan tanah.
Besarnya dampak tersebut mendorong Pemkab Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari, terhitung 16 hingga 22 November 2026. Penetapan status ini dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan penanganan dampak bencana di wilayah terdampak.
Selain meminta camat tetap berada di wilayah kerja, Dadang juga menginstruksikan agar agenda rapat yang tidak mendesak dilaksanakan secara daring.
Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas koordinasi pemerintahan tetap berjalan tanpa mengurangi kehadiran aparat di lapangan. Dengan demikian, camat dapat lebih fokus melakukan pemantauan kondisi wilayah, berkoordinasi dengan unsur terkait, serta memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Dadang menegaskan, pemerintah daerah harus hadir ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Kecepatan respons dan kesiapan aparat kewilayahan menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko serta dampak bencana.
“Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di tingkat wilayah tidak terganggu. Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Instruksi tersebut menjadi penegasan bahwa menghadapi ancaman cuaca ekstrem, kesiapsiagaan pemerintah tidak cukup hanya melalui kebijakan dan koordinasi administratif. Kehadiran langsung aparat di wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat mendapat penanganan cepat.













