Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat – Kesibukan bekerja, tanggung jawab keluarga, hingga faktor usia masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan. Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tetap terbuka melalui jalur pendidikan nonformal.
Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), warga dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang masing – masing setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
Program ini menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk mereka yang terpaksa putus sekolah karena berbagai keterbatasan.
Fleksibilitas waktu menjadi keunggulan pendidikan kesetaraan. Bahkan, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kesetaraan di KBB dibagi menjadi tiga gelombang agar tidak berbenturan dengan aktivitas peserta didik yang sebagian besar telah bekerja.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Imam Santoso Mulyo Raharjo, mengatakan pengaturan tersebut dilakukan agar peserta tetap dapat mengikuti proses pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun tanggung jawab sehari-hari.
Menurutnya, peserta pendidikan kesetaraan memiliki latar belakang dan rentang usia yang beragam. Tidak sedikit di antaranya sudah berkeluarga, memiliki pekerjaan tetap, bahkan berusia mendekati 50 tahun.
“Peserta pendidikan kesetaraan ini memiliki kondisi yang beragam. Ada yang sudah berkeluarga, memiliki pekerjaan tetap, bahkan usianya mendekati 50 tahun. Namun, mereka tetap berusaha menyelesaikan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk belajar tidak dibatasi oleh umur,” ujar Imam, didampingi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PAUD dan Pendidikan Nonformal/PAUDNI) Disdik KBB, Makhatir Muhammad, Kamis (19/11/2026).
Fenomena tersebut, kata Imam, menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan tidak berhenti ketika seseorang memasuki usia dewasa. Sebaliknya, pendidikan justru dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.
Ia menilai, semangat warga yang kembali menempuh pendidikan patut diapresiasi. Keputusan mereka menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukan pekerjaan dan keluarga menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti belajar.
“Keikutsertaan mereka bukan hanya untuk mendapatkan selembar ijazah. Ada semangat untuk memperbaiki masa depan sekaligus memberikan contoh kepada generasi muda bahwa belajar bisa dilakukan kapan saja,” katanya.
PKBM Jadi Strategi Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Di tingkat daerah, keberadaan PKBM memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bandung Barat.
Melalui pendidikan nonformal, masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal tetap memiliki akses untuk memperoleh layanan pendidikan. Program ini sekaligus mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah sebagai salah satu indikator pembangunan sektor pendidikan.
“PKBM menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat yang belum terakomodasi pendidikan formal. Semakin luas akses pendidikan kesetaraan, semakin besar pula peluang kita mengurangi jumlah anak dan warga yang tidak bersekolah,” ungkap Imam.
Meski demikian, upaya memperluas akses pendidikan kesetaraan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius adalah keterbatasan sarana dan prasarana lembaga PKBM.
Imam mengungkapkan, penyelenggaraan pendidikan nonformal selama ini masih banyak bergantung pada kemampuan masing-masing lembaga. Kebutuhan operasional dan fasilitas harus dipenuhi secara mandiri, termasuk melalui kontribusi peserta didik.
“Berbeda dengan sekolah formal, PKBM memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi. Banyak kebutuhan operasional dan fasilitas yang harus dipenuhi melalui pengelolaan lembaga, termasuk kontribusi dari peserta didik,” jelasnya.
Pemerintah daerah memang memberikan bantuan setiap tahun. Namun, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas PKBM yang tersebar di berbagai wilayah Bandung Barat.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena perluasan akses pendidikan seharusnya diikuti dengan penguatan kualitas layanan dan fasilitas pembelajaran.
Ijazah Paket C Diakui Setara SMA
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Disdik KBB menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah pendidikan formal pada jenjang yang sama.
Lulusan Paket A memperoleh ijazah setara SD, Paket B setara SMP, sedangkan Paket C setara SMA. Dengan pengakuan tersebut, lulusan PKBM memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja sesuai persyaratan yang berlaku.
Bahkan, ijazah Paket C dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam berbagai seleksi pekerjaan dan jabatan publik, termasuk pencalonan anggota legislatif.
Imam menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu memanfaatkan jalur pendidikan nonformal. PKBM bukan sekadar tempat bagi mereka yang pernah putus sekolah, melainkan ruang untuk memperoleh kesempatan kedua dalam membangun masa depan.
“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengakuan ijazahnya. Lulusan Paket C tetap bisa melanjutkan kuliah, melamar pekerjaan, maupun mengikuti persyaratan untuk menduduki jabatan publik, termasuk menjadi anggota legislatif,” tutur Imam.
Melalui penguatan pendidikan kesetaraan, Pemkab Bandung Barat diharapkan tidak hanya mampu menekan angka anak tidak sekolah, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa dibatasi usia, pekerjaan, maupun kondisi sosial ekonomi.













