Pewarta : Fitri
Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,-Bupati Garut, Rudy Gunawan, menerima tuntutan dari masyarakat untuk penertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur di aula gedung setda Kabupaten Garut.
“Kita harus memperbaiki bagaimana sistem pengelola anggaran di kelola dengan baik, tadi saya mendengan belanja langsung kita lebih sedikit daripada belanja tidak langsung,” ucap Bupati, Selasa (18/08/20).
Dia menjelaskan mengenai di lapangan, bupati sering menemukan keluhan, proses pengadaan barang dan jasa dirinya setuju bila perlu di berhentikan. Ini harus diinvestigasi baik secara politik maupun secara hukum.
“Saya mempersilahkan kepada masyarakat dianggap ada sesuai yang berhubungan dengan penyelewengan pengadaan barang dan jasa silakan laporkan baik secara politik maupun hukum,” katanya.
Dirinya menambahkan Komitmen selaku bupati kami ingin lebih terbuka untuk sistem ini, pungkasnya.
Diketahui audensi tersebut gabungan dari 11 LSM yaitu 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Brigade Rakyat dan Korps Brigade Rakyat (Cobra), Gerakan Masyarakat Bersatu (GMB), Gerakan Reformasi Islam (Garis) Gerakan Fasilitator Aspirasi Rakyat (G-Fast), Sundawani, Sorak Lintang, Gerak Pemuda Islam (GPI) Garda Bangsa reformasi (GBR), Solidaritas Anak Bangsa (Saba), Gerakan Nasional Hijau (GNH) dan Gibas.
