Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Bandung)-, Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Praja Wibawa dengan tema “Tranformasi Satpol PP Yang Agile Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi”. Kegiatan tersebut dihadiri narasumber dari Kemendagri, Wagub Jabar, Sekda Jabar, perwakilan Satpol PP kabupaten/kota se Jawa Barat, acara berlangsung di hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung. (22-2-2022)
Pada sambutannya Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzanul Ulum menjelaskan tentang ketertiban masyarakat menurut ulama yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Hari ini kita mengadakan rapat untuk ketertiban masyarakat kedepan. Menurut pak Gubernur Jabar, ternyata Satpol PP ini banyak inovasinya, pelayanan kepada masyarakat masksimal dan orangnya hebat-hebat. Semoga dengan pertemuan ini ada kesamaan langkah dari dukungan anggaran yang ada untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Selanjutnya Uu Ruzanul Ulum memaparkan tentang harapan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Ibnu Athoilah dalam kitabnya, tugas pemimpin ialah memudahkan rakyatnya untuk mencari ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu dapat mewujudkan ketenangan kenyamanan yang itu merupakan tugas Satpol PP Jabar. Dan juga berikan kekhusyuan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing, semua itu merupakan ciri pemimpin yang adil.
Pada kesempatan itu juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja membahas permasalahan Bandung Utara, yang kadang menjadi sumber banjir dan bencana alam lainnya. Maka saya harap Satpol PP ini ditambah kompetensi khusus bidang IT untuk menyelesaikan masalah tu. Walaupun sebelumnya banyak yang memprediksi awalnya penegakan hukum tidak mungkin menggunakan teknologi dan digitalisasi. Tapi di negara lain sudah membuktikan bahwa itu bisa dilaksanakan saat ini.
Selain itu Sekda juga memaparkan Konsep Society 5.0 untuk memaksimakan teknologi penerapan digital, penyederhanaan birokrasi yang diharpkan bapak Presiden. Dan menantang Satpol PP Jabar membuat visi misi yang baik dan jelas, sebagai dasar pemerintah provinsi mensuport program kerjanya.
Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi mengungkapkan apa yang diharapkan pak Sekda Jabar akan terwujud jika didukung dengan tambahan SDM dan anggaran. Karena untuk mewujudkan mindset digital dalam penegakan hukum atau perlindungan kepada masyarakat, perlu tenaga ahli dibidangnya. Sehingga harus merekrut tenaga non PNS atau menambah PNS yang memiliki keahlian dibidang itu.
Selain itu kondisi saat ini satpol PP atau perangkat daerah di kabupaten/ kotanya lebih banyak non PNSnya dan mayoritas lulusan SMA. Sedangakan kalau kita ingin melatih mereka, tidak diberi ruang atau kewenangan lebih dan dukungan anggarannya. Padahal dengan itu, kita bisa memoles meningkatkan kompetensinya.
Ade juga mengungkapkan kalau lembaganya mendapatkan dukungan anggaran dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau / DBHCHT hampir 13 Milyar. Namun penggunaannya sudah ditentukan berdasarkan peraturan Menteri Keungan. Jadi kita tidak bisa menggunakan sesuai dengan yang diharapkan atau ditargetkan oleh kita untuk suport memenuhi kebutuhan lainnya.
Ade juga menyimpulkan untuk saat ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman mengunakan menejmen bottom–up, bukan lagi top–down. Melalui pendekatan humanis, bukan lagi fokus pada penegakan hukum, tapi lebih kepada perlindungan masyarakat, berbasis kolaborasi dengan komunitas, akademisi, edukasi dari media massa dan yang lainnya. Dan melaksanakan bimtek intelejen untuk meningkatkan keahlian personlilnya.
