Oleh : Sri M. Awaliyah (Guru SD di Kabupaten Bandung)
Empat kota di Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah piala dunia sepakbola U-17, kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi menjadi target pemerintah. Empat kota ini adalah Jakarta, Bandung, Surakarta, dan Surabaya. Penunjukan kota tersebut merupakan kesepakatan antara PSSI dan Federasi Asosiasi sepakbola Dunia. FIFA berharap pemerintah Indonesia memperbaiki rumput stadion dan lapangan latihan. Walaupun dipusatkan di pulau Jawa, hal ini bukan berarti nirmasalah. Pemerintah perlu membenahi lapangan agar memenuhi standar untuk menyelenggarakan kejuaraan level FIFA, singkat kata penyelenggara kejuaraan level dunia, jangan sampai ada kekurangan atau kesalahan. (www.kompas.id)
Sebagai tuan rumah pagelaran sepakbola ini, pemerintah menargetkan kesuksesan dalam penyelenggaraan jangan sampai ada kekurangan. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan event piala dunia dianggap sebagai sarana meningkatkan prestise negara di mata dunia, al hasil negara secara totalitas mempersiapkannya termasuk menyediakan dana yang tidak sedikit, padahal negeri ini masih dirundung persoalan yang lebih penting dan mendesak untuk di atasi. Seperti kemiskinan ekstrim, stunting atau infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang masih belum memadai, dan kurang kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau masyarakat disebabkan harga terlampau mahal.
Pengelolaan dana untuk event sepakbola yang cukup signifikan ditengah problematika rakyat yang masih melanda, menunjukan gagalnya negeri menempatkan prioritas kebijakan yang benar dan tepat. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa kepentingan keselamatan, kesehatan dan pendidikan masyarakat tidak menjadi prioritas oleh negara yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi. Hal ini wajar terjadi karena sistem kapitalisme menempatkan materi dan kekuasaan di atas segalanya.
Artinya yang lebih dikedepankan adalah kepentingan politik, kelompok, kekuasaan dan ekonomi. Ini adalah kebijakan khas kapitalis, keberadaan piala dunia U-17 dipandang akan menaikan posisi Indonesia di mata dunia dan tidak menutup kemungkinan membuka peluang baru berupa kesepakatan – kesepakatan ekonomi dengan negara lain.
Penguasa yang lahir dari sistem politik demokrasi juga telah menunjukan hilangnya fungsi riayah ( pengurusan ) atas urusan rakyatnya. Penguasa menjelma menjadi regulator.
Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Islam, dimana negara bertanggung jawab penuh atas kebijakan maupun regulasi terkait berbagai urusan kebutuhan hidup rakyat. Negara dalam sistem Islam wajib memastikan bahwa seluruh kebijakannya memang didedikasikan untuk kemaslahatan rakyatnya dan memperkuat kedaulatan negara dan ini dimungkinkan kina negara menerapkan seluruh aturan Islam secara menyeluruh baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi dan sebagainya. Sebagai konsekuensi atas keimanan dan ketaqwaan, dan amanah kepemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Prioritas kebijakan sistem Islam tegak diatas akidah Islam dan prinsip syariat Islam.
Wallahu a’lam bish-shawab
