Pewarta : Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Adanya indikasi bentuk penyimpangan yang disinyalir telah merugikan keuangan negara yang nilainya sangat fantastis”, bahkan hingga mencapai milliaran rupiah. pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Parung di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor akhir – akhir ini menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, khususnya bagi mereka dari kalangan para pegiat anti korupsi yang memang konsen dalam mengawal berbagai program – program strategis Pemkab sebagai wujud nyata dalam mendukung laju dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Bumi Tegar Beriman pada umumnya.
Salah satu pegiat anti korupsi LSM AMPERA (Amanat Perjuangan Rakyat) yang akrab disapa BUNG ANWAR, S.H, M.H., mengatakan dalam waktu dekat kita agan segera menindak lanjuti seputar adanya indikasi korupsi pada proyek pembangunan RSUD Parung di bawah naungan Dinas Kesehatan selaku leading sector yang di duga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp.36 milliard berdasarkan hasil audit dari beberapa pihak yang berkompeten.
Selain mencuatnya indikasi korupsi seiring berjalanya pelaksanaan proyek rsud parung faktanya di temukan kejanggalan yang mana berdasarkan hasil audit dari pihak Kejari Cibinong dan BPK Jabar tidak sinkron. Ada apa?
Adanya hal tersebut apakah patut di duga kuat akan menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat Kab. Bogor secara umum.
Serasa belum hilang dari ingatan masyarakat Kabupaten Bogor atas terjadinya kasus suap terhadap oknum auditor BPK Jabar sebelumnya, akankah netralitas dan profesionalisme BPK tegak lurus sehingga di nilai masih perkasa dalam menjalankan tupoksi mereka sekaligus dalam menjawab keraguan publik selama ini terhadap peran serta lembaga dimaksud.
Beberapa item, adanya dugaan bentuk penyimpangan meliputi dugaan terjadinya mark up hingga pengurangan volume fisik dalam pelaksanaanya, seharusnya hal ini dapat menjadi atensi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pintu masuk untuk melakukan supervisi terhadap semua pihak. Akan tetapi, nampaknya adanya dugaan temuan kasus skandal gelap dugaan korupsi terkait seputar pembangunan rsud parung terkesan delay belum ada hasil yang signifikan dan landay. Mengingat besarnya dugaan korupsi yang di timbulkan pada proyek tersebut bukankah seharusnya momen ini di jadikan atensi bagi APH untuk menguak dugaan skandal gelap pada proyek di maksud. Sejatinya, belum pernah terjadi adanya kasus korupsi yang berdiri sendiri semua pasti ada keterkaitan satu dengan yang lain.
“keberadaan LSM AMPERA yang berkabolarasi dengan para pegiat lain dalam waktu dekat akan segera menindak lanjuti supaya dapat di lakukan supervisi sekaligus memeriksa KPA/PPK pada dinas kesehatan Kabupaten Bogor berinisial “A” selain untuk mempertanggung jawabkan kerugian keuangan negara agar dapat di proses sesuai mekanisme hukum yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga berita ini kami publish, satupun dari pejabat dinkes termasuk kpa/ppk masih bungkam meskipun sudah di upayakan konfirmasi tertulis,” Tegasnya
