Pewarta : Junmaidar S
Koran Sinar Pagi, MEDAN,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) berada pada posisi juru kunci alias nomor 33 dari 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KPPP) Pemkab Tapteng tiga tahun terakhir sangat memprihatinkan.
Saat menerima indeks hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, dari Ombudsman RI, Sugeng dipanggil maju pada urutan pertama.
Bukannya karena yang terbaik, pemanggilan maju pada urutan pertama sebagai bentuk sindiran kepada Pemkab Tapteng, yang mendapatkan nilai terendah dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Tengah 61,28, zona kuning, kualitas sedang (kategori C).
Ditengah upaya keras dari Sugeng Riyanta dalam berbenah berbenah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Tapteng, harus menerima rapor merah, getah dari sistem penyelenggaraan pelayanan publik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang dipimpin oleh Mantan Bupati maupun penjabat sebelumnya.
Ketidakmampuan tata kelola pemerintahan membuat jebloknya hasil penilaian KPPP. Bahkan, indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 berada pada posisi 31, zona merah dengan nilai 40.9. Sementara tahun 2022 berada pada posisi 25, zona kuning (kategori C), dengan nilai 62.24.
“Kami mohon maaf atas rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemkab Tapteng dan jajaran,” kata Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta, di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (23/1/2024), di Medan.
Sugeng bertekad untuk terus berbenah memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Mohon dukungan segenap stakeholder. Tetap semangat. Horas Tapteng,” pungkasnya.
