Oleh : Yuni Irawati (Ibu Rumah Tangga)
Sebanyak 36 orang warga di Kota Bandung dan sekitarnya diduga menjadi korban penipuan berkedok penjualan rumah kavling di Rancatungku, Di Kabupaten Bandung. Kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai Rp 2,1 miliar dan memang telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat.
Salah seorang korban yang bernama Santi Sopiani (38 tahun) mengaku tertarik membeli rumah kavling berukuran 21×25 meter persegi seharga Rp 50 juta di Rancatungku, Kabupaten Bandung pada Mei tahun 2022. Ia sudah membayar secara bertahap hingga Rp 40 juta.
Ia juga mengatakan pengembang menjanjikan pembangunan rumah selesai tiga bulan ke depan. Namun, pada Oktober tahun 2022 pembangunan berhenti dengan alasan pengembang banyak konsumen memang belum melunasi pembayaran.
Santi juga mengaku kaget dengan itu sebab pengembang pertama kali menawarkan rumah kavling memperlihatkan sertifikat tanah. Diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut itu palsu.
Juga bersama puluhan warga lainnya menghubungi pengembang menanyakan rumah dan akhirnya dapat bertemu. Pengembang menyebut banyak konsumen yang belum melunasi pembayaran rumah. Kuasa hukum korban Evi Parwati meminta kepolisian agar secepatnya menangkap pelaku tersebut.
Di keadaan yang sulitnya mencari pekerjaan, penipuan justru makin merajalela. Dan situasi ini telah memandulkan peran negara sebagai pengurus rakyat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kelayakan hidup. Contoh seperti sandang, pangan, papan. Dan sangat minim juga lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara. Makanya hal ini karena para penguasalah yang menguasai dunia industri. Dan kasus penipuan di anggap seperti hal biasa. Padahal ini sangat merugikan banyak pihak dan sangat mendzolimi masyarakat yang menginginkan tempat tinggal.
Di sisi lain, rakyat yang kesulitan mencari tempat tinggal dengan harga murah, akhirnya mau membeli rumah kavling dengan harga miring tanpa berpikir- pikir. Hal ini membuka peluang terjadinya aksi penipuan. Dimana ada kesempatan disitu ada jalan untuk terjadinya aksi penipuan.
Kondisi semacam ini tak akan terjadi jika memang negara menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Sayangnya, saat ini kita benar-benar hidup di tengah sistem kapitalisme. Sistem yang memang lebih mengutamakan keuntungan para kapitalis daripada kesejahteraan rakyatnya. Dalam sistem ini juga, negara hanya berperan sebagai regulator yang merasa cukup hanya dengan memberikan stimulus-stimulus bagi rakyat yang belum mempunyai pekerjaan, tanpa menyediakan lapangan kerja yang memadai. Selama sistem kapitalisme di negeri ini masih bercokol, berbagai aksi penipuan semacam ini pun akan terus terjadi. Rakyat akan semakin sengsara, dan akan terus menjadi korban para kapitalis.
Karena itu butuh negara Islam. Penguasa dalam Islam akan turun tangan langsung untuk memastikan para rakyatnya yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan dalam perspektif Islam, rumah termasuk kebutuhan primer bagi setiap individu rakyat selain sandang dan pangan. Kebutuhan primer itupun menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah Saw sebagai kepala negara hingga para khalifahnya telah benar-benar menetapkan dan menjalankan kebijakan ini. Khalifah (kepala negara) merupakan pelayan umat. Khalifah harus mengurusi rakyatnya hingga semua kebutuhan primernya –termasuk rumah—harus terpenuhi.
Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam dimulai dengan pemahaman bahwa seluruh harta kekayaan adalah memang milik Allah. Allah-lah yang memberikan hak kekuasaan kepada semua manusia untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehingga, setiap kepemilikan harta harus mendapatkan izin dari Allah SWT. Dititik inilah, izin dari Allah menetapkan kepemilikan (al-milkiyah) menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
