Peristiwa

Pokja Wartawan KBB Soroti Sejumlah Persoalan Pemda Lewat Doa Bersama

adminsigiku.com
×

Pokja Wartawan KBB Soroti Sejumlah Persoalan Pemda Lewat Doa Bersama

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Herlina SC

Kab. Bandung Barat – Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar doa bersama, Jum’at (18/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para wartawan untuk menyampaikan harapan agar pemerintah daerah lebih terbuka terhadap kritik dan segera membenahi sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Ketua Pokja Wartawan KBB, M Raup mengatakan, kritik yang disampaikan media bukan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam doa bersama tersebut, para wartawan turut menyampaikan harapan agar Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan jajaran pejabat Pemkab Bandung Barat terbuka terhadap kritik serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain penyerapan anggaran yang dinilai perlu diperjelas, transparansi pemerintahan, kekosongan pimpinan di lima dinas strategis, pengisian jabatan eselon II yang disebut masih didominasi pejabat lama, serta pelaksanaan rapat di hotel yang dipersoalkan karena gedung DPRD telah tersedia.

Ketua Pokja meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan berbagai kritik tersebut dan memberikan penjelasan kepada publik.

“Kami berdoa, berikanlah keberanian kepada pemimpin kami untuk mengakui yang keliru, meluruskan yang bengkok, dan tidak menutupi aib instansi,” ujar Ketua Pokja.

Ia menegaskan media memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah dan berkepentingan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami bukan musuh pemerintah. Kami adalah mata dan suara rakyat yang cemas jika Kabupaten Bandung Barat terus berjalan tanpa arah,” katanya.

Pokja Wartawan KBB berharap kritik yang disampaikan melalui pemberitaan maupun kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Pemkab Bandung Barat maupun DPRD KBB terkait sejumlah persoalan yang disoroti Pokja Wartawan KBB tersebut.