Oleh : Sri Mulyani Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Oktober mendatang layak memiliki susunan kabinet yang banyak atau gemuk. Dengan syarat kabinet gemuk tersebut harus diisi orang-orang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin. “Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut,” kata Ibnu dalam siaran persnya. Untuk diketahui, wacana yang beredar menyebutkan jajaran kementerian yang akan mendampingi pemerintahan Prabowo-Gibran berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 34 kementerian. Ibnu menilai, ke-44 posisi menteri itu harus diisi oleh kalangan profesional agar dapat memberikan kinerja yang nyata dalam membangun kementerian tersebut.(antaranews.com)
Cita-cita untuk mengisi kabinet dengan para ahli ataupun profesional banyak muncul bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Akankah terealisasi? Spekulasi nama banyak bermunculan, tapi rasanya hampir tidak mungkin, meski program dari pasangan tersebut banyak membutuhkan analisa kebijakan publik yang harus didominasi oleh para ahli. Jangan lupa, bahwa para ahli di sini tidak boleh masuk dalam kabinet dengan jalur politik karena tidak ayal berbeda dengan politikus lainnya.
“Kemungkinan besar kabinetnya akan diisi oleh kalangan parpol (partai politik),” kata Pakar Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin kepada Alinea.id, penyebabnya karena koalisi dari awal pemenangan sudah gemuk. Berbagai kepentingan diasup oleh mereka. Komposisinya pun diprediksi masih akan didominasi oleh politikus dengan persentase 55%. Sementara, bila ada kalangan profesional yang masuk, alasannya paing jelas karena sudah berjasa untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.
Eksekutif Kajian Politik Nasional merasa optimis bahwa pembentukan dengan komposisi kabinet zaken hampir tidak mungkin terjadi. Sebab, politik yang transaksional masih mewarnai, apalagi Prabowo sudah mengatakan bahwa akan merangkul lawan kekuasannya. Alhasil, tidak heran bila nantinya jadi koalisi gemuk.
Secara teori, model Kabinet Zaken dipandang sebagai model yang ideal karena bisa menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet, serta memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Penggunaan model ini bahkan disebut-sebut akan menjamin kerja kementerian yang gemuk yang justru bisa lebih efektif karena ada fokus kerja yang tersentral. Masalahnya, berharap ada “makan siang gratis” pada sistem politik sekuler liberal hari ini bagaikan mimpi di siang bolong. Pasalnya, parpol dibentuk dan orang-orang aktif berpartai justru dalam rangka menjadikannya sebagai kendaraan atau batu loncatan. Tujuan akhirnya adalah memenuhi syahwat kekuasaan yang dengannya jalan memperoleh materi menjadi terbuka lebar. Jadi bagaimana bisa percaya, ada partai yang mendukung kekuasaan niatnya tulus ikhlas lillaahi Taala? Walhasil semua narasi itu hanyalah kamuflase untuk menutupi borok yang sudah berurat akar.
Semestinya masyarakat belajar bahwa berharap perubahan dengan mempertahankan sistem sekuler demokrasi liberal hanya akan berujung kekecewaan. Kerusakan jelas bukan hanya pada person kepemimpinan, tetapi lebih pada sistem aturan yang diterapkan. Bahkan dengan sistem inilah, sosok jahat bisa berkamuflase seolah jadi pahlawan bagi rakyat. Sementara sosok yang baik bisa terjerumus dalam kerusakan. Ujung-ujungnya, kehidupan masyarakat makin jauh dari kebaikan.
Satu-satunya obat bagi kerusakan adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan menegakkan seluruh aturan Allah dalam naungan Khilafah Islamiah. Sistem ini tegak di atas tiga pilar, yakni individu-individu yang bertakwa, masyarakat yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar, serta negara yang konsisten menerapkan aturan Islam kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
Landasan akidah yang menjadi fondasi tegaknya negara dan kepemimpinan akan menjadi faktor utama yang menjamin berjalannya fungsi-fungsi kekuasaan. Islam menetapkan, penguasa adalah pelayan (rain) sekaligus junnah (junnah) bagi satu per satu rakyatnya. Mereka bertanggung jawab atas terjaganya nyawa, harta, akal, kehormatan dan akidah setiap warga negaranya, dan pertanggungjawaban tersebut akan dihisab kelak di akhirat dengan pertanggungjawaban yang berat.
Wallahu ‘alam Bishowwab.
