Pewarta A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Defisit anggaran sering menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.karena faktor Ketidak seimbangan antara pendapatan dengan belanja menjadikan beban berat.seperti halnya yang terjadi di Kabupaten
Ciamis.hal tersebut disampaikan Erik. Selasa (25/03/2025)
Saat ini defisit APBD Ciamis mencapai Rp269 miliar, angka yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Erik Kridasetia, menyoroti berbagai faktor penyebab defisit sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasinya.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga keuangan, politik, juga dari berbagai faktor eksternal lainnya, salah satu penyebab utama defisit adalah ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“Pendapatan yang tidak mencukupi, belanja yang tidak terkendali, serta ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil, menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut”, ucapnya.
Lebih lanjut Erik mengatakan tata kelola keuangan daerah yang kurang efektif juga turut berkontribusi.manajemen keuangan yang lemah, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada utang membuat kondisi keuangan semakin memburuk,” jelasnya.
Erik mengatakan, aspek politik juga menjadi peran penting. pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, kurangnya koordinasi antar instansi, serta ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat, kerap membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi kurang optimal.
“Disamping itu, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan yang bisa berdampak langsung pada pendapatan dan belanja daerah,” Imbuhnya
Ia menegaskan bahwa penyelesaian defisit harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemerintah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi. Juga, sektor ekonomi seperti pariwisata, pertanian, dan industri harus dikembangkan agar dapat meningkatkan PAD.”terangnya.
Penghematan belanja menjadi langkah sangat penting.dalam upaya yang bisa dilakukan, seperti memangkas belanja yang tidak mendesak, mengurangi biaya operasional, serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Disamping itu, pengelolaan utang perlu diperhatikan. Mengurangi utang yang jatuh tempo serta menata ulang struktur utang daerah agar tidak membebani APBD,” ujarnya.
Dalam hal itu, Erik menawarkan solusi jangka pendek untuk menutup defisit. Salah satunya adalah menghapus hibah daerah yang bersumber dari APBD.
“Hibah Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 mencapai Rp92 miliar, di mana Rp32 miliar berasal dari pusat dan tidak bisa diganggu gugat. Tetepi, ada Rp60 miliar yang bisa dialihkan untuk menutup defisit,” Imbuhnya.
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp60 miliar yang merupakan hasil efisiensi, juga dapat dimanfaatkan.
Bukan hanya itu, berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah daerah memiliki hak untuk meminta sisa dana BLUD dari RSUD dan 34 puskesmas yang ada di Ciamis. Dari sana, diperkirakan bisa terkumpul Rp 20 miliar.
“Dengan mengumpulkan dana dari efisiensi BTT sebesar Rp 60 miliar, BLUD Rp 20 miliar, serta penghapusan hibah Rp 60 miliar, kita bisa mengumpulkan Rp140 miliar. Ditambah dengan pinjaman jangka menengah sebesar Rp 70 miliar, totalnya mencapai Rp 210 miliar. Artinya, tinggal Rp 60 miliar lagi yang bisa dicari dari skema pinjaman pusat,” paparnya.
Erik optimistis jika hal ini berjalan pada tahun 2026, Kabupaten Ciamis bisa terbebas dari defisit dan kembali stabil.
Erik mengatakan menyelesaikan persoalan defisit bukan hanya tugas pemerintah daerah dan DPRD saja namun. Semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, harus turut serta dalam menciptakan solusi.
“Diperlukan sinergitas antara eksekutif, legislatif, serta masyarakat agar bisa keluar dari permasalahan ini. Dengan kerja sama yang baik, saya punya keyakinan Kabupaten Ciamis bisa kembali stabil,” Tandasnya.
