Keterangan Photo : Ilustrasi
Pewarta : Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Carut marut seputar indikasi kebocoran APBD pemerintahan kabupaten bogor pada tahun 2016 – 2017 yang dialokasikan pemerintah daerah untuk mengcover salah sayu proyek strategis kala itu, pada zaman ibu “Ade Yasin” (eks bupati) menjabat dan menakhodai roda pemerintahan di bumi tegar beriman kian berbuntut panjang.
Bagai mana tidak, gabungan dari beberapa team pegiat anti korupsi ternama Pewakklan Jawa Barat akan segera menindak lanjuti adanya dugaan skandal maladministrasi terkait pembelanjaan prodak mobil siaga desa yang teridikasi kuat tidak sesuai dengan SK Bupati sebagai landasan dasar acuan.
Seperti diketahui, pada periode dimaksud”, pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis, akan tetapi seiring berjalannya waktu salah satu proyek strategis Pemkab tersebut faktanya terindikasi kuat di manfaatkan oleh oknum – oknum Kades nakal bak aji mumpung demi meraup pundi – pundi rupiah.
Adapun teknis mereka dalam menjalakan modus operandi dalam pusaran pengadaan mobil siaga desa pada tahun 2016 – 2017 silam, mereka dengan sengaja membelanjakan dana transferan dari pemkab yang di sinyalir tidak sesuai Juknis /SK Bupati, para oknum kades main mata terhadap pihak ketiga (show room/karoseri) dengan membelanjakan dana tersebut untuk mobil jenis AVV tahun tua yang harga cash nya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi “, mereka dengan sengaja me mark up nilai yang tercantum pada kwitansi pembelanjaan yang seolah – olah sesuai dan sinkron dengan laporan SPJ mereka, padahal modus operndi mereka cawe – cawe dengan pihak ketiga dan menggunakan kwitansi ganda.
Atas temuan dugaan temuan tersebut, bung Tony. SH. MH selaku perwakilan dari pegiat anti korupsi ternama jawa barat akan segera ambil sikap dan akan segera mensuport APH khususnya kepada KEJAGUNG RI / KPK dengan data – data yang sudah dikantongi, dan dalam perbincangan kami ia tidak akan mentolerir nantinya bagi para pihak yang terlibat supaya medapat perlakuan yang sama sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Mengingat indikasi kerugian negara mencapai angka yang sangat fantastis alias miliaran rupiah.
Hingga berita ini kami publis, para pihak yang berkompeten di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor belum terkonfirmasi, meskipun sudah kami (KSP) upayakan konfirmasi lanjut secara tertulis sebelumnya mereka masih bungkam.
