Oleh: Emy (Aktivis Muslimah)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kembali meluncurkan gerakan sosial baru bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Perelek Ibu) yang mengajak masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat sesama. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/kesra yang ditandatangani langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), dunia pendidikan, serta masyarakat umum di seluruh Jawa Barat. Tujuannya membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan dan memperkuat kepedulian antar warga, melalui gotong royong berbasis antar warga.
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji secara menyeluruh isi surat edaran tersebut. Menurutnya Pemkab Bandung perlu memastikan mekanisme pengelolaan dana dan potensi tumpang tindih dengan program sosial yang sudah berjalan. Dadang menjelaskan, Pemkab Bandung saat ini telah memiliki program serupa yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung. “Pengelolaannya melalui Baznas. Dana terkumpul disalurkan ke delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil,mualaf,riqab,qhatimin, pejuang dijalan Allah,dan musafir jelasnya, dan program zakat profesi di lingkungan ASN Pemkab Bandung telah menunjukkan hasil signifikan. Bupati Bandung menegaskan, Pemkab Bandung mendukung setiap inisiatif sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan selaras dengan program yang sudah ada. “Intinya, semangatnya kami dukung. Prinsipnya harus dikelola secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Program gerakan pengumpulan dana dari masyarakat sarebu sapoe atau Perelek Ibu, merupakan program yang bertujuan untuk membantu kebutuhan sesama, namun kebijakan ini dinilai tergesa-gesa. Alih-alih menjadi simbol solidaritas justru menjadi ironi sosial, kesannya si miskin menolong simiskin. Memang pada dasarnya, tolong menolong kepada sesama itu adalah kewajiban dan diperintahkan dalam agama Islam. Namun hal ini realitanya lebih menyerupai pemerataan beban dan kesan memaksa daripada pemerataan kebaikan. Walaupun nominal yang ditentukan hanya Rp1000 sehari, tetapi program tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kebijakan tersebut seolah memindahkan beban sosial negara kepada rakyat miskin.
Kenapa pemerintah absen dari tanggung jawabnya, dan lagi-lagi rakyat lah yang dibebani, belum cukupkah rakyat dibebani oleh berbagai macam pajak ?. Kondisi ekonomi rakyat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Disamping harga kebutuhan pokok hari demi hari semakin mencekik, belum lagi rakyat menghadapi kenyataan yang lebih miris karena PHK masal yang mengancam perusahaan dimana mereka bekerja. Walaupun masih wancana, namun program Perelek sapoe sarebu sudah dilakukan oleh beberapa wilayah, namun program ini menuai pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju dengan program ini, karena yang lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan segala permasalahan rakyat adalah negara, dan rakyat tidak ada kewajiban untuk menanggungnya. Bukan hanya kebutuhan dasar yang terkait dengan pangan saja, tetapi negara berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang, papan pendidikan, kesehatan dan juga keamanan.
Dengan di adopsinya sistem kapitalisme sekuler dinegri ini, kesejahteraan rakyat akan sulit terwujud. Negara seakan abai dengan segala yang terjadi ditengah masyarakat, dan lepas kewajiban dalam mengurus rakyatnya. Beda dengan sistem Islam, yang mampu menuntaskan segala urusan umat. Dalam pengeolaa harta kepemilikan merujuk pada hukum syariat Islam. Negara akan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam yang melimpah sepenuhnya untuk kepentingan rakyatnya. Negara akan selalu hadir dalam memenuhi dan mengurus rakyatnya, sehingga tidak ada rakyat yang kekurangan dalam masalah sandang, papan, pangan kesehatan juga pendidikan. Negara tidak akan kekurangan dan rakyat tidak akan terbebani dengan kebijakan-kebijakan seperti halnya sekarang ini.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita meninggalkan sistem kapitalisme sekuler yang diadopsi oleh negeri mayoritas muslim ini, yang jelas-jelas tidak memberikan kemaslahatan dan hanya menciptakan kemadhorotan. Dalam sistem Islam, rakyat akan sejahtera tidak ada pungutan Rp1000 sehari atau pungutan receh yang sejenisnya. Semua itu akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam, akan lahir pemimpin amanah yang mampu menjalankan kewajibannya dalam mengurus negara berdasarkan syariat Islam.
Wallahu alam bissowab
