Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDIP, Yudha Puja Turnawan, menggelar kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 di Kampung Sindanggalih RW 13, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul. Dalam kegiatan tersebut, persoalan perempuan kepala keluarga hingga infrastruktur rusak menjadi sorotan utama warga.
Kegiatan reses dihadiri perwakilan dari 22 RW di Kelurahan Sukagalih. Sebagian besar peserta merupakan perempuan kepala keluarga atau janda yang dinilai masuk kategori wanita rawan sosial ekonomi dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Hari ini saya menggelar reses di Kampung Sindanggalih RW 13 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul. Sebagian peserta fokus ke perempuan kepala keluarga atau janda karena mereka dikategorikan wanita rawan sosial ekonomi yang butuh perhatian pemerintah daerah, provinsi maupun pusat,” ujar Yudha.
Menurutnya, perhatian terhadap perempuan kepala keluarga telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Selain menyerap aspirasi warga, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan aksi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat sekitar.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir dalam reses tersebut, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Diskanak, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kehadiran OPD dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung terkait program bantuan pemerintah.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari jalan rusak, rumah tidak layak huni (rutilahu), saluran air, BPJS, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Yudha secara khusus menyoroti kondisi jalan rusak di wilayah Kelurahan Sukagalih yang merupakan salah satu pusat pemerintahan di Kabupaten Garut. Ia meminta Dinas PUPR memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga.
“Saya minta itu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama perbaikan jalan dari Babakan Loa ke Hampor yang kondisinya rusak. Termasuk jalan tembusan Pahlawan yang belum sepenuhnya dihotmix. Saya minta diprioritaskan oleh Dinas PUPR,” tegasnya.
Tak hanya itu, warga Perumahan Griya Pamoyanan 1 juga mengeluhkan belum terbitnya sertifikat rumah meski pembayaran telah lunas dilakukan sejak lama.
Menanggapi persoalan tersebut, Yudha meminta Ketua RW 17 segera mengajukan surat audiensi agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak pengembang dan dinas terkait seperti Disperkim guna mencari solusi penyelesaian.
Ia menegaskan akan terus berupaya memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Sukagalih melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Garut.
“Semoga saya bisa menjembatani apa saja yang disampaikan masyarakat Kelurahan Sukagalih walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan,” pungkasnya.