Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Bappeda Kota Sukabumi terus memperkuat langkah strategis dalam penataan infrastruktur daerah melalui pembahasan usulan penetapan fungsi jalan di wilayah Kota Sukabumi. Rapat yang digelar Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Atas Bappeda Kota Sukabumi, Selasa (19/5/2026).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 3673/PUR.01.02/DBMPR tanggal 28 April 2026 terkait usulan penetapan fungsi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, penetapan fungsi jalan memiliki peran strategis dalam mendukung sinkronisasi data sekaligus penataan sistem jaringan transportasi perkotaan yang lebih terarah dan terintegrasi.
“Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam proses sinkronisasi data dan penataan sistem jaringan jalan di wilayah Kota Sukabumi,” ujar Frendy.
Ia menegaskan, penetapan fungsi jalan bukan sekadar proses administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, hingga menunjang pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perangkat daerah terkait membahas ruas-ruas jalan yang diusulkan agar sesuai dengan kewenangan, fungsi, dan peruntukannya. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keselarasan data antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Frendy menjelaskan, kejelasan klasifikasi jalan akan berdampak langsung terhadap efektivitas proses perencanaan, penganggaran, hingga pemeliharaan infrastruktur jalan di masa mendatang.
“Dengan klasifikasi jalan yang jelas, proses perencanaan, penganggaran, hingga pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara lebih optimal dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang terencana dan tertata dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelancaran mobilitas warga dan distribusi barang diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
“Harapannya, hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar kuat dalam mendukung pembangunan Kota Sukabumi yang maju, nyaman, dan memiliki sistem transportasi yang tertata,” pungkasnya.