Pewarta : Arief
Kota Depok – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek mulai bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, Kamis (11/06/2026)
Dari pantauan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, massa aksi mulai diberangkatkan sekitar pukul 10.58 WIB hingga 11.00 WIB secara bertahap menggunakan sekitar 18 bus dan 10 angkutan kota (angkot). Skema pemberangkatan dilakukan secara bergelombang guna menghindari kemacetan dan meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.
Seiring keberangkatan massa, kondisi Lapangan Rotunda UI yang sebelumnya menjadi titik kumpul mulai lengang. Sebagian besar peserta aksi telah diberangkatkan menuju lokasi demonstrasi, sementara sejumlah kendaraan pengangkut massa masih menunggu giliran keberangkatan.
Koordinator aksi menyebutkan, sekitar 1.000 mahasiswa UI turut ambil bagian dalam demonstrasi tersebut. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai kampus lain di wilayah Jabodetabek, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.
“Secara keseluruhan, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 3.000 orang,” ungkap Koordinator Aksi BEM UI.
Dalam aksinya, mahasiswa mengusung sedikitnya lima tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai harus lebih tepat sasaran dan tidak digunakan untuk program – program yang dianggap kurang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Massa juga mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, program tersebut belum menjawab persoalan ekonomi yang saat ini dihadapi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa menyoroti melemahnya kondisi ekonomi nasional yang ditandai dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Mereka menilai situasi tersebut menjadi alarm serius bagi stabilitas perekonomian Indonesia dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih konkret dari pemerintah.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban subsidi dan memicu kelangkaan pasokan di lapangan.
Tak hanya isu ekonomi, mahasiswa juga mengangkat persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Mereka menolak keterlibatan aparat Militer maupun Kepolisian dalam jabatan – jabatan sipil yang dinilai dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan, keamanan, dan pemerintahan sipil.
Melalui aksi ini, mahasiswa menegaskan tuntutan agar pemerintah lebih berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjalankan kebijakan publik secara transparan dan akuntabel demi kemaslahatan masyarakat luas.
