Pewarta : Ida
Kota Bandung – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan ekonomi, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Massa aksi menuntut pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Mereka mendesak penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menjaga stabilitas Nilai Tukar Rupiah, serta menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang terus tertekan.
Selain itu, mahasiswa menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Mereka meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara serius dan memastikan setiap belanja negara benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam orasinya, massa juga mengkritik pola komunikasi publik pemerintah yang dianggap sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tak hanya isu ekonomi, mahasiswa turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP). Mereka menilai kedua program tersebut harus diawasi secara ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menjadi proyek yang membebani keuangan negara tanpa hasil yang jelas.
Sorotan paling tajam diarahkan pada sektor demokrasi dan supremasi sipil. Massa menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas ruang intervensi aparat dalam kehidupan sipil serta memunculkan kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi.
Mahasiswa juga mendesak dilakukan evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Merah Putih yang dinilai belum menunjukkan respons memadai terhadap berbagai persoalan publik, mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, hingga penegakan hukum.
Isu hak asasi manusia (HAM) turut menjadi tuntutan utama. Massa meminta pemerintah memperkuat perlindungan HAM, menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, serta menghentikan praktik impunitas yang dinilai masih menjadi hambatan dalam penegakan keadilan.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan tersebut berjalan relatif kondusif. Meski sempat menyebabkan perlambatan lalu lintas di sekitar kawasan DPRD Jawa Barat, demonstrasi berlangsung tertib hingga selesai.
Melalui aksi ini, mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Mereka mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan segera menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.