Pewarta : Red
Yogyakarta – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo, menilai keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.
Kebijakan penghentian operasional yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 tersebut dinilai tidak hanya berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp3 triliun, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Kebijakan ini harus dimanfaatkan sebagai momentum koreksi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Jika ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar operasional, sebaiknya diberikan sanksi hingga penghentian operasional agar permasalahan yang sama tidak terulang,” kata Eko di Yogyakarta, Jumat.
Menurutnya, evaluasi di tengah pelaksanaan program merupakan bagian yang wajar dalam siklus kebijakan publik. Masa libur sekolah menjadi waktu yang ideal bagi BGN untuk melakukan audit komprehensif terhadap seluruh sistem pelaksanaan, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kualitas layanan, kinerja pelaksana, hingga efektivitas mekanisme pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas program sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat setelah muncul berbagai persoalan dalam implementasi MBG sejak awal pelaksanaannya.
Eko menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, melainkan oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Karena itu, ia menyoroti pentingnya validitas data sebagai dasar utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, terutama peserta didik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.
“Data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan. Ketika data disusun secara akurat dan terintegrasi, maka intervensi yang dilakukan pemerintah akan lebih tepat sasaran, efektif, dan memiliki dasar yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menilai penghentian sementara operasional MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya efisiensi anggaran, tetapi sebagai kesempatan untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan.
Menurut Eko, evaluasi yang dilakukan selama masa jeda program harus menghasilkan formulasi tata kelola yang lebih baik, sehingga ketika MBG kembali dijalankan, manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok sasaran.
“Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.
