Peristiwa

HUT Ke – 81 RI, DPRD Depok Ingatkan Wali Kota Supian Suri, Untuk Tidak Lupakan Jaminan Kesehatan Warga

adminsigiku.com
×

HUT Ke – 81 RI, DPRD Depok Ingatkan Wali Kota Supian Suri, Untuk Tidak Lupakan Jaminan Kesehatan Warga

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Anis

Kota Depok – Di tengah semarak peringatan kemerdekaan di Balai Kota Depok, muncul catatan kritis. Wali Kota Supian Suri memaparkan 4 program unggulan dalam pidato kenegaraannya, tapi nama UHC – Universal Health Coverage tak terdengar sama sekali. Hal itu langsung disorot Ade Firmansyah, Anggota DPRD Depok Fraksi PKS, menurutnya, orang sakit butuh kepastian, bukan hanya jalan bagus.

Bagi Ade, kemerdekaan sejati adalah ketika warga sakit bisa berobat tanpa takut biaya dan birokrasi.

“Saat ini kemerdekaan belum dirasakan warga Depok yang sedang sakit. UHC masih menggantung. Padahal dalam pidato Pak Wali isinya pembangunan semua,” ucapnya usai upacara, Senin (17/8/2026)

Ia mengingatkan, kesehatan bukan barang tawar-menawar. Ini hak dasar yang dijamin UU.

“Jangan sampai program dasar kalah oleh program prioritas. Soal UHC ini titik, tidak pakai koma,” tegas Ade.

Menurut Ade, di Komisi D mayoritas fraksi sudah sepakat mendorong UHC aktif kembali. Dinas Kesehatan pun setuju.

“Masalahnya, keputusan akhir ada di meja Wali Kota” tegasnya.

Ade juga menyentil ide menggunakan BTT Belanja Tak Terduga untuk menutup jaminan kesehatan.
Itu keliru. Fungsinya tidak di situ.

“Dinkes sendiri sudah mengingatkan, BTT tidak bisa dipakai untuk dua jaminan sekaligus,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Supian Suri menyebut 4 fokus Pemkot Depok ke depan:
1. Urai kemacetan lewat infrastruktur.
2. Pemerataan pendidikan.
3. Gerakan Jualan Sama Sama (JSS) – yaitu Jus untuk dongkrak ekonomi kreatif.
4. Bangun Puskesmas baru.

Ade menilai bagus. Tapi ia mengingatkan, puskesmas tanpa pembiayaan akan percuma.

“Bangun gedungnya silakan. Tapi kalau warga tetap takut ke puskesmas karena tidak ada jaminan bayar, sama saja,” katanya.

Meski mengapresiasi semangat pembangunan, Ade meminta Wali Kota segera menoleh ke sektor kesehatan.
Masih ada 3 tahun masa jabatan.

“Kesehatan warga Depok ini mendesak. Jangan biarkan warga rentan terus menunda berobat hanya karena persoalan administrasi,” pungkasnya.

Kini bola panas ada di Pemkot Depok. Warga menunggu, apakah di tahun ke – 81 kemerdekaan ini, Depok benar – benar bisa memastikan semua warganya merdeka dari rasa takut sakit karena biaya.