Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, yang ditempatkan di tengah badan jalan menuai keluhan masyarakat. Keberadaan konstruksi tersebut dinilai berpotensi memperparah kemacetan sekaligus menimbulkan persoalan keselamatan bagi pengguna jalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dampak kemacetan akibat pembangunan halte tersebut memang telah diperkirakan sejak awal. Pemerintah Kota Bandung kini berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menekan dampak pembangunan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam waktu lama.
Ditemui usai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026), Farhan mengatakan pembangunan halte di tengah jalan memang berisiko menimbulkan kepadatan lalu lintas. Namun, ia memastikan kondisi tersebut hanya berlangsung sementara selama proses konstruksi.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan halte diperkirakan rampung paling lama dalam dua pekan. Ia membandingkan pengerjaan tersebut dengan pembangunan halte serupa di Jalan Jakarta yang disebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Persoalan lain muncul dari desain halte yang berada di tengah jalan tanpa dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO). Farhan menjelaskan, keterbatasan ruang menjadi alasan pembangunan JPO tidak dipilih dalam desain halte tersebut. Lebar jalan dan trotoar yang tersedia dinilai tidak memadai untuk pembangunan fasilitas penyeberangan tambahan.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Farhan menegaskan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Pemkot Bandung akan memantau pelaksanaan pembangunan, termasuk potensi kecelakaan serta akses bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan teknis, Farhan mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan desain dan pelaksanaan pembangunan BRT tidak menimbulkan gangguan berlebihan terhadap aktivitas warga.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, opsi pelebaran jalan di sekitar halte dipastikan tidak menjadi solusi. Farhan menyebut kondisi trotoar yang telah selesai dibangun membuat pelebaran jalan sulit dilakukan.
“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.
Farhan juga menegaskan, halte yang dibangun di tengah koridor jalan bukan hanya berada di Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang direncanakan berada di koridor utama atau ditempatkan di tengah jalan.
“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.
Menurut Farhan, persoalan yang tak kalah penting adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan BRT. Ia menilai warga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait tahapan pengerjaan, dampak terhadap lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama konstruksi berlangsung.
Karena itu, Farhan meminta pengelola BRT memperluas sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada pedagang dan pengelola parkir yang terdampak langsung oleh pembangunan halte.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung akan terus mendorong pengelola BRT agar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai selama proyek berlangsung.
“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan. Farhan mengakui kemacetan sulit sepenuhnya dihindari ketika pekerjaan konstruksi berlangsung di ruang jalan, tetapi dampaknya diupayakan agar tidak meluas.
“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.
Pengaturan lalu lintas akan dilakukan sejak pagi hingga malam dengan menempatkan petugas di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat selama pembangunan halte BRT berlangsung.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkasnya.
