Pewarta : Arief
Kabupaten Cianjur – Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi dan penyuluhan program redistribusi tanah objek Reforma Agraria Tahun 2026 kepada 1.927 warga Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas.
Kegiatan tersebut mencakup kawasan seluas 203,4 hektare dan dilaksanakan dalam empat gelombang. Setiap gelombang diikuti sekitar 500 peserta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan program redistribusi tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Ara Komara Sujana, mengatakan Kabupaten Cianjur menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Jawa.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menunjukkan hasil melalui penerbitan sertifikat untuk 57 bidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah warga.
“Kabupaten Cianjur menjadi pilot project di Pulau Jawa, di mana program yang sudah berjalan dan terbukti dengan lahirnya sertifikat untuk 57 bidang yang saat itu sudah terdapat rumah,” kata Ara di Cianjur, Selasa.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Reforma Agraria di Cianjur mendapat perhatian khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi II DPR RI.
Meski demikian, proses penataan kawasan masih menghadapi sejumlah dinamika, terutama dalam penyusunan site plan, pencocokan data, hingga penyesuaian tata letak kawasan.
Ara menegaskan, proses penataan terus berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang telah lama menempati maupun menggarap lahan tersebut.
Menurutnya, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada pembagian dan kepastian penguasaan tanah, tetapi juga mencakup penataan kawasan serta penyediaan fasilitas umum.
Di antaranya pembangunan akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus mempermudah petani mengangkut hasil pertanian.
“Selain penataan kawasan, kami memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat yang telah lama menempati maupun menggarap lahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal penting karena perubahan tata letak kawasan berpotensi bersinggungan dengan keberadaan rumah warga maupun bidang tanah yang selama ini dikelola masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami tahapan pelaksanaan redistribusi tanah, mekanisme penetapan calon penerima manfaat, serta memiliki kesempatan menyampaikan berbagai persoalan terkait tanah yang ditempati maupun digarap.
Selain program redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Cianjur juga menyiapkan program penataan akses dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Program penataan akses tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat penerima manfaat, sehingga Reforma Agraria tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
