Pewarta : Arief
Kabupaten Cianjur – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap peristiwa kematian anggota keluarga melalui pemerintah desa.
Pelaporan tersebut penting untuk memastikan data kependudukan tetap akurat sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dokumen administrasi kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Kusmanawijaya, mengatakan pencatatan kematian hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat. Warga yang tidak melaporkan peristiwa kematian melalui pemerintah desa maupun operator kecamatan berpotensi tidak tercatat dalam administrasi kependudukan.
Karena itu, pihaknya meminta aparatur kewilayahan, mulai dari ketua RT, RW hingga pemerintah desa, lebih aktif mengingatkan masyarakat agar setiap peristiwa kematian segera dilaporkan.
“Setiap ada warga yang meninggal, apa pun penyebabnya, laporkan ke desa agar dibuatkan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan akta kematian. Prosesnya harus melalui desa,” ujar Asep, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pelaporan kematian harus dilakukan secara benar karena dokumen tersebut memiliki konsekuensi hukum dan administrasi yang cukup besar.
Asep bahkan mengungkapkan adanya kasus seseorang yang sebenarnya masih hidup, tetapi justru tercatat meninggal dunia dalam sistem administrasi kependudukan.
Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan tertentu, mulai dari persoalan perkawinan hingga urusan pinjaman dan utang – piutang.
Status kematian seseorang dapat berdampak terhadap berbagai layanan administrasi, termasuk layanan perbankan dan kewajiban kredit yang memiliki perlindungan asuransi.
“Ketika seseorang sudah memiliki akta kematian, maka dalam sistem kependudukan statusnya tercatat meninggal dunia. Akibatnya, ketika mengurus sesuatu di bank atau pelayanan lainnya, datanya akan terbaca sudah meninggal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan, apabila ditemukan kesalahan pencatatan terhadap seseorang yang sebenarnya masih hidup, pemulihan status kependudukan harus dilakukan melalui pemerintah desa.
Proses tersebut membutuhkan surat klarifikasi dan kehadiran saksi untuk memastikan kebenaran kondisi warga yang bersangkutan.
“Pada dasarnya memproses permohonan berdasarkan persyaratan dan surat keterangan resmi dari desa. Oleh sebab itu, keakuratan laporan dari tingkat desa menjadi sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen kependudukan,” katanya.
Disdukcapil Cianjur berharap masyarakat dan seluruh aparatur kewilayahan meningkatkan kepedulian terhadap pelaporan peristiwa kematian. Dengan demikian, data kependudukan dapat terjaga keakuratannya dan potensi penyalahgunaan dokumen dapat diminimalkan.
