Ragam

Pemilu 2029, Kursi DPRD Bandung Barat Diproyeksikan Tetap 50, Penataan Dapil Mulai Dibahas

×

Pemilu 2029, Kursi DPRD Bandung Barat Diproyeksikan Tetap 50, Penataan Dapil Mulai Dibahas

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Herlina SC

Kab. Bandung Barat – Jumlah kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan tetap sebanyak 50 kursi. Proyeksi tersebut mengacu pada jumlah penduduk KBB yang saat ini masih berada di kisaran 1,9 juta jiwa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB mulai memetakan kemungkinan penataan daerah pemilihan (dapil) sekaligus distribusi kursi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan, daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta hingga 3 juta jiwa mendapatkan alokasi maksimal 50 kursi DPRD.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, Bandung Barat masih berada dalam kategori tersebut. Artinya, selama tidak ada perubahan signifikan yang menggeser kategori jumlah penduduk, alokasi kursi legislatif diperkirakan tetap 50 kursi.

“Jika mengacu pada jumlah penduduk saat ini yang sekitar 1,9 juta jiwa, alokasi kursi DPRD Bandung Barat masih berada pada angka 50. Ketentuan kepemiluan memang menetapkan batas maksimal tersebut bagi daerah dengan populasi di atas 1 juta hingga 3 juta jiwa,” kata Ripqi, Kamis (19/11/2026).

Menurut Ripqi, pemetaan awal penataan dapil dan distribusi kursi menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester I 2026.

Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final. KPU masih membuka kemungkinan penyesuaian apabila pemerintah menerbitkan data kependudukan terbaru sebelum proses penetapan dapil dilakukan.

“Data semester pertama 2026 saat ini menjadi landasan awal perhitungan. Namun, apabila menjelang penetapan terdapat pembaruan data kependudukan dari pemerintah, KPU akan menggunakan data yang paling mutakhir,” ujarnya.

KPU Libatkan Parpol, Hindari Polemik Penataan Dapil

Untuk mengantisipasi persoalan dalam pembagian wilayah pemilihan, KPU KBB menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Forum tersebut mengundang pimpinan partai politik, perwakilan tokoh pemuda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB, serta jajaran KPU Provinsi Jawa Barat.

Ripqi menjelaskan, FGD merupakan tindak lanjut kesepakatan dalam rapat pleno KPU KBB. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan mekanisme, tahapan, serta menghimpun masukan terkait rancangan penataan dapil.

“Kami telah menyepakati dalam rapat pleno bahwa pembahasan proyeksi dapil DPRD KBB perlu dilakukan melalui forum diskusi agar mekanisme dan tahapan penataannya dapat diketahui bersama,” ucapnya.

Ia menilai keterlibatan pihak eksternal, khususnya partai politik, sangat penting. Sebab, penataan dapil memiliki kaitan langsung dengan kepentingan politik peserta pemilu, termasuk distribusi wilayah yang menjadi basis dukungan masing-masing partai.

Karena itu, KPU tidak ingin pembahasan hanya berlangsung secara internal tanpa melibatkan pihak – pihak yang nantinya berkepentingan dalam kontestasi politik.

“Penataan dapil tidak bisa hanya dibahas secara internal. Pandangan dari pihak luar, khususnya partai politik, perlu didengar dan dipertimbangkan agar prosesnya berjalan terbuka,” kata Ripqi.

Selain menghimpun aspirasi, forum tersebut juga diharapkan memberikan pemahaman kepada partai politik mengenai ketentuan hukum, tahapan, dan pertimbangan teknis dalam pembentukan dapil.

Dengan demikian, proses penataan wilayah pemilihan dapat berlangsung transparan dan memiliki dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Partai politik perlu mengetahui seluruh prosesnya, mulai dari mekanisme hingga penetapan. Termasuk pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan masing – masing dapil,” tuturnya.

Lima Dapil, Distribusi Kursi Masih Mengacu Pemilu Sebelumnya

Sebagai gambaran, pada Pemilu sebelumnya, 50 kursi DPRD KBB terbagi dalam lima daerah pemilihan dengan komposisi yang berbeda.

Dapil 1 dan Dapil 3 masing – masing mendapatkan 11 kursi. Dapil 2 memperoleh 10 kursi, sedangkan Dapil 4 dan Dapil 5 masing – masing mendapatkan 9 kursi.

Meski proyeksi jumlah kursi secara keseluruhan masih bertahan di angka 50, komposisi distribusi kursi dan wilayah dapil tetap menjadi bagian penting yang perlu dikaji berdasarkan prinsip dan ketentuan penataan daerah pemilihan.

Dengan pembahasan sejak dini, KPU KBB diharapkan mampu menghasilkan penataan dapil yang transparan, proporsional, serta memberikan kepastian bagi seluruh peserta Pemilu 2029.