Pewarta : Ayi Suherman
Kabupaten Sukabumi – Warga Kampung Cipatuguran Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi setiap tahun di landa kepanikan akibat pesisir pantai Cipatuguran terus abrasi, imbas dari pembangunan dermaga PLTU Jabar 2 Palabuhanratu yang menjorok ke tengah laut.
Pantauan di lapangan imbas dari abrasi bangunan rumah rusak dan sudah di tinggal pemiliknya, selain bangunan puluhan pohon kelapa, yang menjadi penahanan atau pelindung lahan sudah pada tumbang terseret ombak.
Abrasi pesisir pantai Cipatuguran akibat tergerusnya pantai oleh gelombang laut imbas dari arus balik tanggul penahan ombak dermaga PLTU yang terlalu menjorok ke tengah, sementara Kampung Cipatuguran dihuni ribuan kepala keluarga meliputi 3 (tiga) ke RW an, 2 (dua) RW masuk Kelurahan Palabuhanratu dan 1 (satu) RW masuk ke Desa Jayanti.
Enih (45) warga setempat sekaligus pemilik warung di pinggir pantai Cipatuguran mengatakan kami semakin panik, apalagi sakarang pantai nya mulai habis tergerus air, faktanya seperti sekarang warung saya pun tinggal beberapa jengkal saja dari bibir pantai.
Sambungnya lagi sebelah sana bangunan rumah sudah tidak diisi lantaran mau roboh akibat tanah abrasi, bahkan bukan itu saja puluhan pohon kelapa pun pada roboh terbawa air laut. Tadinya wurung dan pohon kelapa itu persis berada ditengah jauh dari bibir pantai.
Dirinya berharap kepada pemerintah dan pihak PLTU agar segera turun tangan untuk kembali membuat tanggul penahan ombak, sebelum sudah dibuatkan tanggung dari beronjong tapi pada kenyataannya hanya bertahan sementara dan sekarang tanggul tersebut sudar amblas lagi tidak kuat menahan gelombang ombak pasang,” keluhnya.
Sementara dari supervisor K3 dan Lingkungan PLTU, Asep Tresna lukman hakim menjelaskan pada dasarnya ini terkait fenomenal abrasi dan akresi itu sudah terdeteksi dalam kajian lingkungan berupa amdal yang dikeluarkan Lipi.
“Kami tentu dibantu disitu, ada statement bahwa area pantai selatan ini cukup tinggi potensi abrasi dan akraesi nya, kemudian juga dengan adanya breakwater itu memang ada perubahan pola arus laut yang mengakibatkan juga peningkatan intensitas,” jelasnya saat ditemui kepada awak media. Rabu (23/02/2022).
Lebih lanjut dirinya mengatakan dalam artian bukan domain utama karena breakwater, tapi memang intensitas abrasi yang sebelumnya fenomena itu sudah ada, di pantai selatan ini dari situ muncullah kewajiban rencana kelola dan pantai lingkungan dari adanya pendirian PLTU JABAR 2 Palabuhanratu.
Mengenai terkait abrasi dan akresi, kami itu ada pemantauan selama periode enam bulan, artinya dampak ditimbulkan di wilayah perairan pantai selatan ini khusus nya daerah PLTU itu sejauh mana dampak abrasi dan akresi. Pemantauan juga kami rutin laporkan kepada regulasi regulator-regulator, baik itu dinas lingkungan hidup kabupaten dan provinsi, bahkan sampai kementerian lingkungan Hidup.
Dalam artian, disitu semenjak berdirinya PLTU dan mulai operasi 2012 itu pemantauan abrasi dan akresi ada di situ. Termasuk juga selain kewajiban pemantauan, muncul kewajiban pengelolaan dari pihak pengelola PLTU, disitu kami harus melakukan atau melaksanakan untuk dampak abrasi dan akresi dengan penanaman pohon-pohon yang memang notabene untuk mencegah dan mengurangi abrasi. Di Patuguran sendiri yang memang potensi abrasi nya cukup tinggi itu sebetulnya bukan hanya baru beberapa tahun belakangan ini, di tahun 2013 – 2014 sudah terjadi,” ucapnya.
Disisi lain kami mulai dengan adanya penanaman pohon kelapa, dengan masyarakat kemudian kami juga mencoba menanam pohon mangrove juga diantaranya penanganan dengan pembuatan tanggul pasir.
Dalam mencegah dan mengurangi dampak abrasi namun memang pada faktanya dilapangan proses tersebut belum efektif dan di tahun 2019 kami mencoba membangun bronjong kemudian dilanjutkan dengan pembangunan geobag.
Kenapa tidak dilanjut bronjong karena memang efektivitas nya pun tidak maksimal disitu kami terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kami namun memang pada dasarnya karena sifatnya itu sementara.
Untuk solusi permanen perlu melibatkan stakeholder yang lebih luas dimana kajian konferensip terkait penanganan abrasi, “ya permanen harus melibatkan pemerintah terkait, karena tidak bisa dilakukan secara parsial, itu dampaknya harus ada kajian secara konferensip dan bersama beberapa lintas bidang yang membawahi itu.
“Berdirinya PLTU itu mulai aktif operasi 2012, diambil data itu sebelum 2008 sudah ada pengambilan data 2005 sudah di lakukan dan memang fenomena abrasi itu muncul sudah ada, sudah alamiah di pantai selatan, namun dengan adanya pembangunan breakwater memang terriset, kajian itupun sedikit merubah pola arus sehingga ada perubahan arah abrasi dan akrsi,” pungkasnya.
