Oleh : Ai Sumiati (Pemerhati Sosial Ekonomi)
Kantor Bupati Bandung dan Wakil Bupati (Wabup) yang berlokasi di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, akan direnovasi untuk pertama kalinya sejak berdiri 1992. Zeis Zultaqwa mengatakan renovasi tersebut sudah sewajarnya direnovasi (TIMEINDONESIA, BANDUNG).
Untuk renovasi ini, pihaknya mengikuti regulasi sesuai Undang-undang yang berlaku. Salah satunya dengan mengumumkan lelang pengadaan interior ruang kerja Bupati dan Wabup melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam lelang tersebut disebutkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan interior memiliki pagu anggaran sekitar Rp 2,225 miliar.
Zeis menyampaikan, dari 91 peserta yang mengikuti proses lelang, hanya dua perusahaan yang lolos tahap kualifikasi, yakni CV Kurniawan Putra dan Bina Darma.
Mengenai besarnya anggaran renovasi tersebut, Wakil Bupati Sahrul Gunawan mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk proyek tersebut, yang penentuannya dia ketahui sudah berlangsung setahun yang lalu. Walaupun demikian,terkait anggaran yang mencapai Rp 2 miliar, ia menyebutkan tidak menjadi soal apabila sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Walaupun dia jumlah anggaran renovasi kantor mencapai Rp 2 miliar, setelah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial.
Padahal menurut Sahrul, ruangan sebelumnya cukup nyaman sebelum dilakukan renovasi, dia juga menyampaikan bahwa ruang untuk dia bertugas sudah cukup representatif. Menurutnya ruangan tersebut masih terlihat baik, kursi dan meja juga tampak baru. Sekalipun ada kendala hanya soal pendingin ruangan itu pun sudah diganti.
Selain renovasi gedung, Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab) Bandung juga melakukan pengadaan mobil dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun 2022. Mobil dinas yang dianggarkan Pemkab Bandung sebanyak tiga mobil dengan anggaran mencapai Rp 2 miliar. Total anggaran untuk kedua proyek tersebut sekitar Rp 4 miliar, yang tentu saja menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat.
Di tengah kondisi akibat pandemi covid, yang semakin menambah beban berat kehidupan masyarakat, tentu hal tersebut dipandang sangat tidak tepat. Karena alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti pemulihan ekonomi masyarakat terutama untuk warga yang kurang mampu, juga untuk para guru honorer yang saat ini nasibnya tidak jelas.
Selain itu, keberadaan proyek-proyek ini mengkonfirmasi ketidakkonsistenan Bupati dan Wabup yang pernah berjanji saat kampanye, tidak akan menerima fasilitas mobil dinas baru.
Dalam sistem demokrasi yang diberlakukan di negeri ini, realitas seperti ini selalu berulang. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan para penguasa, kerap terjadi. Dengan alasan untuk efektivitas kerja mereka sebagai pejabat, padahal tanpa proyek-proyek seperti itupun tidak akan mengganggu kinerja mereka selama sarana-pra sarananya masih memadai. Akhirnya sikap tersebut justru menunjukkan bahwa mereka minim empati terhadap kondisi masyarakat. Terlebih lagi, mereka terbukti telah melanggar janji-janji kampanye yang dinyatakan sebelum mereka menjabat. Tentu hal ini akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap mereka sebagai penguasa. Pengadaan proyek-proyek semacam ini sangat mencederai hati masyarakat. Nampak sekali, penguasa tidak memiliki sense of crisis di saat banyak masyarakat mengalami kesulitan hidup.
Kondisi sangat berbeda akan kita temukan di dalam masyarakat Islam yang menerapkan syariat Islam kaffah. Penguasa yang hakikatnya merupakan orang yang mendapatkan amanah untuk mengatur urusan rakyat, senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran mereka terhadap beratnya amanah yang mereka pikul, yang bukan hanya harus dipertanggungjawabkan kepada manusia (rakyat), tapi juga kepada Allah SWT di hari kiamat kelak.
Sebagai contoh para pemimpin dimasa Islam seperti masa Rasulullah saw. yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyatnya dalam penggunaan dana kas negara. Sebagai pemimpin beliau tidak pernah memperkaya diri ataupun mempercantik rumahnya bahkan demi kepentingan rakyatnya keadaan rumah beliau pun tidak seperti rumah seorang pemimpin sekaligus rasul. Begitu juga dengan para sahabat seperti Umar bin Khattab tidak pernah menggunakan kas baitul mal untuk kepentingan pribadinya, beliau senantiasa mengontrol rakyatnya kalau-kalau ada di antara rakyatnya yang sedang kesulitan ekonomi.
Seperti itulah sosok para pemimpin didalam sistem Islam yang lebih mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya.
Wallahu’alam bishshawab
