Pewarta : Tono Efendi
Koran Sinar Pagi, (Kota Tasikmalaya),- Sang Mutiara dari Priangan Timur, mungkin itulah julukan bagi Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari sepuluh kecamatan dan 69 kelurahan.
Kota Tasikmalaya juga menjadi referensi pusat kota industri di wilayah priangan timur. Dan ini mengharuskan percepatan pembangunan yang di lakukakn oleh pemerintah kota, akan tetapi pembangunan ini tidak hanya infrastrukur saja. Akan tetapi design kota juga mempengaruhi percepatan indeks pembangunan manusia. Dari mulai prilaku serta karakter masyarakat.
Ruang kota milik publik bertindak sebagai generator interaksi sosial dan budaya. Pola perilaku masyarakat sendiri yang menentukan cara menggunakan ruang yang sudah diciptakan. Oleh karena itu, desain perkotaan harus didasarkan pada bagaimana memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Seharusnya desain perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan manusia, masih banyak terdapat masalah yang terjadi sehubungan dengan perilaku masyarakat itu sendiri.
Demikian yang disampaikan Bari, Wakil Ketua II PC PMII Kota Tasikmalaya saat bincang bincang dengan koran Sinar Pagi, Jumat (22/7/2022) siang tadi.
Menurut Baru, salah satu masalah yang dihadapi di beberapa kota di Indonesia adalah ketidakteraturan penggunaan pedestrian. Pedestrian merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
“Jalur pedestrian saat ini dapat berupa trotoar, pavement, sidewalk, pathway, plaza dan mall. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Seharusnya sistem pedestrian yang baik akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor di pusat kota, menambah pengunjung ke pusat kota, meningkatkan atau mempromosikan sistem skala manusia, menciptakan kegiatan usaha yang lebih banyak, dan juga membantu meningkatkan kualitas udara,” tuturnya.
Namun dalam kenyataannya, masih kata Dia, seringkali jalur pedestrian tidak berfungsi secara maksimal, atau bahkan tidak difungsikan sama sekali sebagaimana fungsi awalnya sebagai jalur pejalan kaki. Terdapat beberapa penyebab berfungsi atau tidaknya jalur pedestrian di suatu kawasan.
Kalau melihat beberapa fasilitas pembangunan yang sudah di laksanakan di Kota Tasikmalaya ini hanya sebatas pembangunan yang tidak berfungi sebagaimana mestinya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan analisis seperti analisis perkembangan kawasan studi, analisis fungsi dan aktivitas Kawasan, ungkap Bari.
“Apalagi pemerintah merencanakan Kawasan ini menjadikan seperti Malioboro, yang menjadi pertanyaannya Malioboro yang seperti apa? Kalau melihat malioboro dulu dan sekarang itu jauh berbeda,” katanya.
Dikatakan Bari, salah satunya untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) dan lahan parkir. Jangan sampai pembangunan kota ini tidak jelas apalagi hanya meniru jogyakarta yang sudah jelas berbeda dari mulai letak geografis serta karakter masyarakatnya juga.
Kemudian dari fungsi nya juga harus mempertimbakan beberapa layanan serta fasilitas yang memadai diantaranya, disfungsi dengan PKL dan lahan parkir karena tidak ada relokasi yang jelas, drainase yang selalu gagal, serta nilai estetik jangan sampai terhalang oleh tiang listrik, pohon, halte, dan utilitas lain kemudian yang paling penting ramah untuk pejalan kaki dan kaum difable kerana itu sudah jelas di atur dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dia pun menyoroti pemerintah, dimana Pemkot Tasikmalaya juga harus mampu menganalisis aktivitas masyarakat yang berkunjung di Kawasan tersebut seperti halnya di jalan malioboro jogyakarta. Harus mampu menganalisis data jumlah masyarakat yang datang pada saat waktu bekunjung di pagi hari, siang, Sore, dan malam hari untuk kemudian bisa membagi jenis presentase penggunaan jalan.
Pembanguna ini jangan hanya sebatas menjadi proyek berkepentingan, karena Alokasi yang di gelontorkan tidak sedikit yang berasal dari Dana Alokasi Umum 2022 sebesar Rp 4,4 miliar untuk Jalan HZ Mustofa dan Rp 5,4 miliar untuk Jalan Cihideung, harus mampu di jalankan dengan baik dan konsep pembangunan yang matang. Kemudian tidak kalah penting hraus di sosialisaikan juga kepada masyarakat kota Tasikmalaya, terutama para pedagang dan tukang parkir di sekitar, yang terkena dampak akibat pembangunan tersebut, ujar Bari.
“Setidaknya harus memikirkan solusi juga sisi kemanusiaan dari proses pembangunan ini jangan sampai menghambat ekonomi,” pungkasnya.
