Pewarta – Roy P
Kota Ambon – Masih banyaknya masyarakat Maluku yang belum mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat (Pempus) yang diberikan melalui Kementerian Sosial, Menurut Ketua Komisi IV DPRD Propinsi Maluku, Samson Atapary, hal tersebut kemungkinan akibat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya, orang yang bersangkutan meninggal dunia.
“Kemungkinan lain, yang bersangkutan mungkin sedang keluar daerah atau undangan diberikan pihak Kantor Pos dan Giro tidak sampai kepada penerima BLT,” ucapnya, Selasa lalu.
Kenurutnya, sesuai data dari Kementrian Sosial RI, anggota masyarakat yang namanya tercantum dalam data penerima BLT wajib merima haknya, namun dilapangan, masih banyak ditemukan masyarakat yang sampai saat ini belum mendapatkan BLT, padahal namanya ada dalam data penerima.
“Hal seperti ini perlu diperbaiki, sementara Himbara sebagai Himpunan Bank Pemerintah yang ditugaskan untuk penyaluran BLT, kantornya hanya di ibu kota kabupaten, ini tentu menjadi kendala buat masyarakat di daerah pedesaan, mereka harus mengeluarkan banyak biaya hanya untuk dapat BLT yang jumlahnya tidak seberapa,” lanjut Samson.
Dikatakan, dengan berbagai persoalan dan kendala yang ada, membuat masyarakat penerima BLT tidak dengan mudah untuk mendapatkan haknya, maka dari itu, ujar Samson lagi, pemerintah memberi kepercayaan kepada kantor Pos dan Giro untuk dapat menyalurkan bantuan karena dinilai mempunyai metode penyaluran yang sangat baik dengan cara membawa langsung pada penerima.
“Ini pelu kita sampaikan ke Kementrian Sosial, agar seluruh penyaluran BLT terpusat di Kantor Pos,” jelas Samson Atapary.
Sementara terkait kemungkinan undangan yang tidak sampai kepada penerima BLT, Atapary menegaskan, hal ini menjadi perhatian DPRD Prop.Maluku untuk ditelusuri.
“Kalau ada hal demikian, maka kita secepatnya mengambil tindakan pencegahan, dan pembayaran dengan data, bila ada orang yang bermain ditingkat RT atau kelurahan sehingga masyarakat tidak mendapat BLT, ini perlu sehera diatasi,” ujarnya.
