Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti defisit Rp205,68 miliar dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski menyetujui rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, delapan fraksi meminta Pemkab KBB memperketat pengelolaan anggaran dan memastikan setiap perubahan belanja memiliki dasar kebutuhan serta target yang jelas.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (21/9/2026).
Delapan fraksi, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem, secara kolektif menyatakan Raperda Perubahan APBD dapat dilanjutkan ke pembahasan teknis bersama komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah bertambah Rp. 25,39 miliar menjadi Rp. 3,162 triliun. Namun, belanja daerah justru meningkat Rp. 169,07 miliar menjadi Rp. 3,368 triliun.
Selisih tersebut membuat defisit APBD mencapai Rp. 205,68 miliar yang direncanakan ditutup menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang sama.
DPRD meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan SiLPA tidak sekadar menjadi solusi untuk menutup defisit, tetapi juga disertai penjelasan mengenai sumber, status, serta keterikatan dana tersebut.
“SiLPA perlu dirinci berdasarkan sumber dan keterikatannya, baik dana terikat maupun dana bebas, sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran yang berulang,” demikian salah satu poin pandangan fraksi.
Belanja Jadi Sorotan
Perubahan komposisi belanja juga menjadi perhatian DPRD. Belanja pegawai tercatat berkurang Rp. 306,74 miliar, sementara belanja barang dan jasa meningkat Rp. 253,12 miliar serta belanja hibah bertambah Rp. 78,66 miliar.
DPRD meminta Pemkab KBB menjelaskan secara rinci perubahan tersebut. Usulan efisiensi belanja operasional sebesar 10–15 persen juga harus dikaji agar tidak mengurangi hak pegawai maupun mengganggu pelayanan dasar.
Sorotan lainnya menyasar sektor pendidikan. Anggaran Dinas Pendidikan mengalami penurunan Rp. 23,80 miliar.
DPRD meminta pemerintah memastikan penurunan anggaran tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, bantuan sosial, UMKM, pertanian, peternakan, dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, kenaikan PAD sekitar Rp. 13,49 miliar yang bersumber dari pelayanan kesehatan BLUD harus dibarengi peningkatan mutu serta keterjangkauan layanan kesehatan.
Pemkab juga didorong memperkuat digitalisasi penerimaan, mengoptimalkan aset daerah, dan meningkatkan kinerja BUMD untuk memperluas sumber pendapatan.
Belanja Modal dan Dana Desa Diawasi
DPRD juga mencermati kenaikan belanja modal Rp. 87,70 miliar menjadi Rp. 270,38 miliar. Pemerintah diminta memastikan seluruh kegiatan memiliki kesiapan teknis dan manfaat yang jelas.
Begitu pula dengan Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp. 52,25 miliar. DPRD meminta adanya matriks penerima dan peruntukan yang transparan untuk mencegah ketimpangan antarwilayah maupun potensi pembiayaan ganda.
Pada sektor lingkungan, pemerintah diminta memperkuat pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase. Sementara alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp. 29,98 miliar harus diselaraskan dengan peta kerawanan bencana di KBB.
Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa hingga akhir tahun, DPRD mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan akuntabilitas dan kualitas pekerjaan.
Pemkab KBB juga diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memastikan perubahan anggaran tetap selaras dengan RKPD, KUA-PPAS, dan Raperda Perubahan APBD.
Meski telah menyetujui Raperda untuk masuk tahap pembahasan, sikap akhir masing-masing fraksi belum ditetapkan. Keputusan tersebut akan ditentukan setelah DPRD menerima jawaban pemerintah daerah dan melakukan pembahasan lebih mendalam di komisi serta Banggar.
DPRD menegaskan seluruh proses pembahasan diarahkan untuk memastikan penggunaan APBD 2026 berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat KBB.
