Pewarta : Roy P
Maluku – Komisi II DPRD Provinsi Maluku beserta rombongan melakukan kunjungan keberbagai lokasi yang ada di Kabupaten Buru, Selasa (08/04/2023) dalam rangka pengawasan untuk melihat secara langsung program-program bantuan dari APBN, APBD serta dari sumber daya mineral.
“Kita melakukan pengawasan apakah bantuan tersebut semua bisa dinikmati oleh masyarakat,” pungkas Ketua Momisi II DPRD Propinsi Maluku, Jhon Lewerissa.
Disebutkan, nerbagai lokasi yang disambangi yaitu Desa Embung di Kecamatan Wayapo, dan Desa Way Netat.
“Kami juga meninjau semua lokasi penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah antara lain bantuan berupa Perpompaan menengah di Desa Waitele, Way Kasar dan di Desa Savana Jaya yang mendapat bantuan berupa 1 unit alat pemanen padi untuk kelompok masyarakat setempat, selain itu juga ada bantuan beberapa unit Body Tonda Ikan Tuna untuk para nelayan yang berada di Desa Lama’hang,” ungkapnya.
Menurut Lawerisa, memang banyak program untuk masyarakat, seperti pemasangan listrik di beberapa desa di Kabupaten Buru yang sudah dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan?, tapi ada juga beberapa rumah yang belum terpasang listrik.
“Dikemudian hari, di Tahun Anggaran berikutnya perlu dilakukan kelanjutan daripada program tersebut, yang juga merupakan bagian dari aspirasi dari beberapa anggota Komisi II,” ujarnya.
Berkaitan dengan program di Dinas Perikanan dan Kelautan, ada beberapa bantuan body pancing tonda oleh dinas kepada masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Buru.
“Sebenarnya sangat banyak nelayan penangkap tunai yang ingin sentuhan langsung dari Dinas Perikanan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti bodi pancing tonda ikan tuna ini, untuk itu kedepan Dinas Perikanan harus lebih praktis lagi untuk melihat lebih dekat tentang program-program yang efektif secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir di beberapa desa di kabupaten buru,” imbuhnya
Selanjutnya terkait program tur jalan dari kehutanan, diakui, pihaknya sudah melihat secara langsung sudah ada sarana transportasi jalan yang dilakukan oleh beberapa dinas, namun perlu dipenuhi kebutuhan lain selain jalan, seperti kebutuhan yang menyangkut penghijauan di beberapa sudut daerah.
“Saya rasa program pemerintah ini ke depan harus mendapat evaluasi juga dari kami Komisi II karena memang ada beberapa program yang notabene sudah merasakan oleh masyarakat setempat namun ada beberapa program yang perlu kita lakukan di tahun anggaran berikutnya agar supaya seluruh lapisan masyarakat di kabupaten pulau Buru ini yang merupakan masyarakat yang membutuhkan untuk segera dapat menikmati atau merasakan bantuan dari dinas tersebut,” tuturnya.
Ditegaskan, dalam hal pengawasan pihaknya mengerti betul bahwa memang anggaran untuk tahun 2022 memang tidak maksima, sehingga banyak program program yang memang belum dilakukan.
“Namun program yang sudah dilakukan oleh dinas atau OPD – OPD tersebut perlu dievaluasi kembali untuk menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat, karena setelah tahapan pengawasan tahap 2 ini selesai mungkin kami dari komisi II akan mengundang dinas – dinas terkait untuk melakukan evaluasi,” pungkasnya.
