Oleh : Sri M. Awaliyah (Guru SDN Kab. Bandung)
Mulai bulan Mei setiap pembelian BBM solar di wilayah Jawa Barat dan Banten harus menggunakan QR code, sebagai upaya Pertamina untuk menyalurkan BBM Solar bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat volumenya. Manager communication Pertamina menjelaskan aturan tersebut berlaku di Jabar dan Banten kecuali wilayah kota dan kabupaten Bogor, serta kota Depok yang pelaksanaannya nanti bersamaan dengan wilayah DKI Jakarta. Jadi nanti konsumen wajib menunjukan QR code ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi. (kumparan.com)
Pemerintah kita yang dikungkung oleh kapitalis global seringkali membuat kebijakan yang membingungkan rakyat di satu sisi ada larangan menggunakan ponsel ketika sedang mengisi dan membeli BBM, namun sekarang justru harus membuka ponsel untuk menunjukan QR code. Tambah membingungkan lagi ketika pelaksanaan QR code ini belum berlaku di seluruh wilayah, membuat repot dan mendiskriminasi konsumen yang belum mempunyai ponsel pintar atau konsumen yang sudah lanjut usia yang notebene tidak bisa mengoperasikan ponsel pintar. Semakin menambah fakta bahwa pemerintah dengan sistem demokrasi kapitalis kebijakannya setengah-setengah tidak komprehensif tidak menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru seperti ribet nya konsumen yang belum bisa daftar di aplikasi atau antrian di SPBU yang lebih lama, adanya kesempatan untuk berbuat curang orang yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan aplikasi sebagai bahan untuk meraih keuntungan pribadi dan lain sebagainya.
Sistem kapitalis sekuler yang berasas pada pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan rakyat menjadi rusak di semua bidang kehidupan, karena sistem ini mempunyai paradigma meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan apalagi ketentraman rakyat. Negara dalam sistem ini memberikan kebebasan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola kekayaan alam negara sehingga sumber daya alam dijadikan ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan individual, akibatnya negara kita yang amat melimpah sumber daya alamnya tidak mampu untuk menyejahterakan rakyat. Faktanya masih banyak kemiskinan menghiasi negeri ini, pengangguran dimana-mana, impor selalu terjadi, utang luar negeri kian menumpuk, kejahatan terjadi hampir diseluruh pelosok negeri dan lain sebagainya. Semua itu tak heran terjadi karena asas utamanya telah salah.
Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Islam yang hadir sebagai agama yang paripurna, bukan hanya sekedar agama ritual semata namun Islam juga memiliki seperangkat aturan guna menyelesaikan semua problematika hidup umat manusia tanpa terkecuali masalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, barang-barang seperti minyak, gas, emas, nikel, hutan, laut dan sebagainya semuanya harus dalam manajemen negara tidak diprivatisasi. Pendapatan dari pengelolaannya masuk kedalam pos pendapatan negara dan dikembalikan kepada rakyat dengan teknis yang praktis dan tidak ribet.
Sistem Islam membuat kebijakan bukan berdasarkan pemikiran manusia yang lemah dan terbatas namun berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah sehingga dipastikan aturannya sesuai dengan fitrah manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin dalam sistem Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat semata. Sehingga setiap kebijakan dipastikan hanya untuk kemaslahatan umat dan menjaga keimanan rakyat.
Wallahu a’lam bish-shawab
