Oleh : Sri M Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah merupakan dampak dari diabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja lokal. Menurut Said mengatakan insiden itu juga dampak dari investasi Cina di Morowali yang menyebabkan upah murah. Karena itu Iqbal meminta pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta yang terdiri dari Kemnaker RI dan berbagai instansi terkait. Ia mendesak Tim Pencari Fakta turun ke lapangan untuk menyelidiki apa yang terjadi pada hari ini.
“Persoalan K3 sudah terjadi berulang-ulang. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Iqbal dalam keterangannya. Selain itu, Iqbal mendesak agar pemerintah dan pengusaha memberikan santunan kepada korban meninggal dunia, termasuk biaya pemakaman hingga biaya pendidikan anak-anak korban. Begitu pun dengan korban luka-luka. Pemerintah harus menanggung biaya berobat dan santunan kecelakaan. (cnnindonesia.com)
Kebakaran yang terjadi adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepentingan para investor asing daripada nasib para pekerjanya sendiri. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi perusahaan-perusahaan dari China memegang kendali penuh terkait proyek yang di garapnya. Kebijakan ini mengerdilkan peran negara. Mementingkan kepentingan korporasi dan mengabaikan kejahatan yang dilakukan korporasi, serta regulasi pemerintah yang hanya mementingkan pelaku industry dan abai terhadap segudang kejahatan korporasi atas buruh.
Kapitalisme membuat pemerintah tidak berdaya dengan ulah korporasi, UU Ciptaker produk dari sistem kapitalisme hanya mengejar keuntungan materi tanpa memperhitungkan dengan cermat keselamatan kerja dan lingkungan. Inilah dampak nyata kapitalisme sumber daya alam. Potensi penjajahan dan penjarahan nyata terjadi atas nama kerja sama dengan asing, mengejar investasi, efisiensi dan sebagainya. Apabila ini dibiarkan, negara ada bukan lagi untuk menyejahterakan rakyat, tetapi hanya memikirkan para investor asing.
Oleh karena itu, sejatinya ini todak boleh dibiarkan landasan kapitalisme sekuler telah merusak dan menzholimi rakyat, maka harus dikembalikan tata cara pengelolaan negara ini pada system Islam. Karena hanya Islam yang secara tegas mengharamkan asing atau swasta untuk mengelola hajat hidup orang banyak atau kepentingan public. Apabila kapitalisme sekuler dibiarkan mengatur, maka permasalahan akan terus datang menghampiri.
Hanya Islam yang mampu mengelola SDA dengan adil dan sejahtera. Karena Islam mewajibkan negara secara mandiri mengelola dan mendistribusikannya kepada rakyat, tidak ada campur tangan asing dan swasta sedikitpun. Karena dalam Islam negara berfungsi sebagai periayah/pengelola, penguasa dalam Islam harus mempertanggungjawabkan semua yang dikelola tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Alloh SWT. Sehingga dorongan menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah dorongan akidah, dorongan pertanggungjawaban akhirat, bukan dorongan duniawi dan materi semata.
Untuk mengatasi semua permasalahan yang terus berkelanjutan tidak ad acara lain kecuali dengan menerapkan aturan Islam secara paripurna. Tidak ada solusi hakiki jika masih berkutat pada tawaran solusi dari kapitalis sekuler yang telah memperbudak kaum buruh untuk mengisi pundi-pundi kaum kapitalis. Hanya Islam yang mampu menyejahterakan umat manusia dari berbagai lapisan. Islam yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia.
Wallahu ‘alam Bishowwab.
