Pewarta – Roy P
Kota Ambon – Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jance Wenno menyumbangkan upaya Pemprov Maluku untuk mengosongkan Rumah dan Toko (Ruko) di Pasar Mardika Ambon.
“Itu sama sekali di luar Logika kita, Semata-mata dibuat untuk menguntungkan Pihak Ketiga, namun merugikan masyarakat dan daerah,” kata Weno kepada Media ini di Rumah Rakyat, Karang Panjang pada, Jumat (12/01/2023).
Menurutnya, dalam Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Panitia Khusus (Pansus) telah Merekomendasikan beberapa Hal sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Pasar Mardika.
Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Murad Ismail dalam Hal ini Gubernur Maluku, salah satunya Mengkaji Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Hal ini PT. Bumi Perkasa Timur (BPT) yang dianggap sangat Merugikan Daerah.
Apalagi Kerjasama tersebut terdapat Pelanggaran Hukum. Sehingga, DPRD telah Mendorong agar dilakukan Penyelidikan terhadap Hal tersebut.
“Politisi Partai Perindo Maluku itu juga mengakui Keberatan atas Upaya Pemprov Maluku, dalam Hal ini Gubernur untuk Pengosongan Ruko,” ucapnya.
Sebaliknya ditengah Inflasi yang Tinggi, seharusnya Pemprov menjadikan Pedagang sebagai Mitra Pemerintah dalam Upaya Pengendalian Inflasi.
Terkait permohonan Pedagang agar Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Pengelolaan Ruko dan Pasar Mardika, Weno mengaku Setuju atas permohonan tersebut, dari pada harus dikelola oleh Pihak Ketiga.
“Itu jauh lebih baik sebenarnya, bukan dikasihi kepada Pihak Ketiga. Masa Sewa Menyewa musti Pakai Pihak Ketiga, apa yang Susah, Nggak (Tidak) ada, toh bisa ditangani Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Terkait,” tutupnya.
