Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Komiis III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra terkait guna membahas bencana alam yang terjadi dibeberapa daerah di Maluku akibat cuaca ekstrim yang membuat akses jalan dibeberapa titik terputus, sehingga hal itu berdampak pada kebutuhan masyarkat harga bahan pokok naik.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, berlangsung di lantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku Karangpanjang (Karpan) Ambon, Selasa (18/7/2023).
Turut hadir mitra terkait, Dinas PUPR Provinsi Maluku, dinas PKP Provinsi Maluku, Balai Jalan dan Jembatan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Maluku, meminta pihak mitra-mitra terkait untuk bersama-sama turun langsung meninjau beberapa akses jalan yang terputus akibat bencana alam yang menimpah daerah itu.
Hal itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Maluku Fauzan Alkatiri mengatakan, tadi hasil rapat kita dengan Mitra untuk menyikapi bencana yang belakangan ini terjadi.
“Minggu kemarin kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana di pulai Buru, oleh karena ini kita segera memanggil mitra untuk menindaklanjuti,” ujar Alkatiri, kepada wartawan usai melakukan rapat bersama mitra.
Diakui bahwa cuaca belakangan ini agak ekstrim, walaupun tadi rapat dengar pendapat saya sampaikan ini bukan pertama kali terjadi di Maluku, atau ini bukan juga yang terekstrem yang pernah terjadi di Maluku, 2028-2010 itu situasi bibit air dia sudah jau lebih banyak daripada situasi yang sekarang.
“Nah kalau kemudian perencanaan pembangunan itu yang pertama dia tidak matang kemudian itu tidak terkoordinasi antara sektor antara Balai Sungai dan Balai Jalan, maka situasi alam dampak dari ekstrim yang situasi alam itu dia tidak bisa terkendali,” ucapnya.
Ia mencontohkan kondisi di Waikawanua, itu pembangunan jembatan yang saat ini ditangani oleh Balai Jalan, lalu Cekdam yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) itu tidak terkoordinir, jaraknya cukup jauh sehingga dampak dari pendirian Cekdam ke situasi jembatan itu tidak bisa berdampak yang signifikan sehingga bibit air itu tidak bisa terkendali,” jelas politisi PKS dapil SBT ini.
Menurutnya, bagaimanapun terjadi situasi lapangan maka akan menimbulkan dampak yang signifikan, begitupun yang terjadi di Waeapo.
“Makanya kita tekankan kepada mitra-mitra untuk rapat sementara tadi itu bahwa yang pertama harus ada koordinasi antara bidan-bidan itu sehingga perencanaan pembangunan ini tidak parsial itu satu, kemudian yang kedua, jika ada bencana yang terjadi itu dampaknya tidak signifikan. Tidak tau situasi bencana yang terjadi itu dampaknya ke sektor-sektor lain kehidupan masyarakat ini sangat terganggu,” imbuhnya.
