Oleh : Sri M Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Menjelang Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengimbau masyarakat untuk waspada dan melawan penyebaran berita bohong atau hoaks. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, menekankan pentingnya masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak jelas asal-usulnya.
Selain itu, Yosep meminta masyarakat untuk tidak langsung menyebarluaskan informasi yang tidak akurat, sehingga, masyarakat harus lebih bijak dalam bermedia sosial. “Jadi harus dicermati dulu, apakah informasi ini benar, isu ini benar atau tidak, harus lebih berhati-hati apalagi di media sosial. Ya karena di situ ada ketentuan undang-undang ITE yang bisa menyebabkan kita terjerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya.(detik.com/jabar)
Suasana politik di demokasi kita rasakan kembali menjelang Pilkada 2024, menyebarnya informasi yang cepat membuat rakyat bingung tak berkesudahan menjadi kenyataan pahit realita politik di negeri ini. Politik demokrasi hanya menjadi milik kapitalis yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, apapun bisa dilakukan jika sedang berkuasa termasuk menggoreng berita yang akan menguntungkan dan meraih simpati rakyat walaupun berita yang disebarkan nya hoax tidaklah mengapa yang penting tujuan tercapai tidak peduli halal dan haram.
Inilah wajah buruk sistem politik demokrasi. Dalam sistem ini kekuasaan menjadi tujuan, segala macam cara pastinya akan dilakukan demi meraih kekuasaan. Idealisme pun tergadaikan demi mendapatkan mendapat kemenangan. Mereka berkuasa bukan untuk memperbaiki kondisi rakyat. Tetapi hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tidak perduli dengan kondisi buruk dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Rakyat justru hanya menjadi tumbal untuk jalan mereka berkuasa. Demokrasi adalah sistem yang rusak dan merusak jika diterapkan. Sebab sisem ini berasal dari pemikiran manusia yang lemah dan terbatas.
Lain halnya dengan sistem Islam yang menjadikan Al Quran dan As Sunnah sebagai pedoman para penguasa dalam menetapkan hukum untuk diterapkan dalam kehidupan. Islam menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Kekuasaan juga hanya untuk menjalankan aturan Allah dan Rasul Nya bukan menjalankan aturan manusia. Penguasa dalam Islam akan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat baik muslim maupun non muslim. Penguasa dalam Islam bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan rakyat serta mampu menyelesaikan berbagai berbagai problem kehidupan berlandaskan syariat Islam kaffah.
Semua itu akan terwujud jika kita menerapkan sistem Islam kaffah. Menerapkan sistem politik dan hukum Islam dan membuang jauh sistem rusak demokrasi.
Wallahu ‘alam Bishowwab