Oleh : Nia Umma Zhafran (Aktivis Muslimah)
Program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di gadang-gadangkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipandang sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masifnya pembangunan infrastruktur ini apakah mampu mensejahterakan rakyat? Dan apakah untuk kepentingan rakyat?
Dilansir dari tempo.com (18/10), bahwa Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan hasil implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) kurang banyak dirasakan masyarakat luas. Dia menyoroti kebijakan hilirisasi yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan orang banyak.
Menurut Bhima, sebagian besar daerah-daerah yang basisnya hilirisasi, nikel dan mineral, itu persentase kemiskinannya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jadi, dimana pertumbuhan ekonominya tinggi, nilai ekspornya tinggi, tapi masyarakatnya miskin. Sangat miris.
Ia juga berpendapat kurang dilibatkannya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perencanaan PSN, terutama di kawasan industri, seperti di Morowali dan Konawe mengakibatkan munculnya masalah ganda. Yang pertama adalah dari sisi daya tampung lingkungan menimbulkan permasalahan baru pada aspek kesehatan seperti meningkatnya kasus diare dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Yang kedua, yakni gagalnya sistem kesehatan. Pemdanya kalang kabut karena ternyata penyebaran HIV/AIDS meningkat drastis namun fasilitas kesehatannya tidak siap. Tujuan dari adanya PSN adalah memperbesar industrialisasi dan pekerjaan di sektor formal, namun yang terjadi malah sebaliknya, hampir 60 persen pekerjaan ada di sektor informal, jelas Bhima.
Yah, Faktanya pembangunan infrastruktur didominasi oleh proyek prestisius yang mengejar kemewahan dan juga kebanggaan, bukan lagi proyek untuk kebutuhan rakyat. Pembangunan infrastruktur tersebut hanya bisa dinikmati oleh orang-orang elite atau berduit.
Banyak infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, tetapi tidak tersedia. Seperti jalan rusak, jalan berlubang, jalan belum diaspal, gedung sekolah mau rubuh, rumah sakit sulit dan lain-lain menjadi fenomena yang kontras dengan gemerlap pembangunan proyek prestisius.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan ajang bagi-bagi proyek di antara para taipan. Dimana pembangunan infrastruktur nyatanya justru diadopsi untuk kepentingan oligarki, yaitu segelintir pemilik modal yang berada di circle penguasa.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur justru merugikan rakyat. Atas nama proyek PSN, negara merampas ruang hidup rakyat. Sederet kasus konflik lahan menyertai dalam pembangunan PSN, seperti kasus di Rempang, Wadas, Mandalika, dan lain-lain. Banyak rakkyat yang kehilangan mata pencarian dan sumber air bersih. Masifnya pembangunan PSN berdampak pada Perusakan terhadap alam seperti penggundulan hutan, pencemaran udara, laut, sungai, dan lain-lain. Sehingga banyak juga permasalahan kesehatan yang dihadapi rakyat sekitar, seperti diare dan ISPA.
Dengan demikian, pembangunan PSN tidak ditujukan untuk kepentingan dan menyejahterakan rakyat, tetapi justru hantu yang menguntungkan para pemilik modal (oligarki). Miris, padahal PSN sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Pada akhirnya, pajak semakin tinggi, rakyat yang harus menanggung utang akibat dari melebarnya defisit APBN.
Inilah realitas pembangunan infrastruktur dalam yang mengadopsi sistem Kapitalisme Demokrasi. Pembangunan dalam Kapitalisme ditujukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi, ini merupakan indikator kesejahteraan palsu yang tidak mencerminkan kesejahteraan hakiki rakyat.
Sistem Kapitalisme Demokrasi yang mengusung kebebasan berkepemilikan ini, memberi peluang para pemilik modal menguasai ekonomi, melegalkan perampokan kekayaan alam milik rakyat dan perampasan ruang hidup. Sistem ini hanya mencari keuntungan materi sebanyak banyaknya. Tidak memikirkan halal dan haram.
Ini berkebalikan dengan realitas pembangunan infrastruktur dalam pengaturan sistem Islam. Islam menggariskan bahwa tugas penguasa adalah menjadi raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyat. Oleh karenanya, tujuan pembangunan dalam daulah Islam (Khilafah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan kemaslahatan segelintir orang.
Daulah akan melakukan pengkajian terkait infrastruktur yang rakyat butuhkan. Juga akan menerjunkan para ahli dalam membaca kebutuhan infrastruktur bagi rakyat dan membuat skala prioritas dari sisi kedaruratan, mendesak, dan penting. Pemimpin negara (Khalifah)juga akan meminta saran serta masukan dari majelis umat di pusat daulah dan majelis wilayah di daerah, mereka merupakan representasi yang mewakili aspirasi rakyat.
Sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, khalifah dan aparat di bawahnya akan melakukan pengkajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, lingkungan, geografi, dan lajn-lain untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berdampak negatif.
Pada aspek pembiayaan, negara akan mandiri dalam membangun infrastruktur karena sumber pendanaan murni dari baitul mal, bukan dari utang ataupun investasi swasta. Melalui wakaf, individu rakyat bisa memberikan dukungan dalam pembangunan, bukan melalui skema investasi.
Dengan semua mekanisme yang sesuai shahih ini, pembangunan tidak akn didominasi pihak swasta, melainkan tetap menjadi proyek negara yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan merasakan kesejahteraan yang hakiki.
Wall8lahu’alam bish-shawwab.
