Pewarta : A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Proyek pembangunan SMP IT Miftahul Huda II di Kabupaten Ciamis yang menelan anggaran Rp1,673 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2024, kini tengah menjadi perhatian publik.
Pekerjaan yang dipercayakan kepada CV Restu Ibu dengan pengawasan dari CV Mega Utama Karya Nusantara itu seharusnya rampung pada 15 November 2024. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut belum juga selesai dikerjakan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan,saat di hubungi melalui sambungan Telepon (Whatsapp) mengatakan meskipun proyek mengalami keterlambatan, pihaknya optimis pembangunan akan selesai pada 31 Desember 2024. Sesuai rencana, kita tunggu saja hasilnya. Kamis (26/12/2024)
Lebih lanjut Erwan menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan sebenarnya bukan pihak yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek tersebut, melainkan hanya sebagai penerima hasil pembangunan tersebut.
Namun, pihaknya tetap turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik meskipun bukan bagian dari tugas pokok mereka.
“Dari pihak Dinas Pendidikan selalu berada di lapangan walau sebenarnya bukan tugas kami. Tugas kami hanya menerima hasil,” Ucapnya.
Erwan menegaskan bahwa jika hingga batas waktu yang ditetapkan proyek masih belum selesai, pihaknya siap mengambil langkah tegas. Ia menyebutkan bahwa langkah seperti pemutusan kontrak dan sanksi blacklist kepada pihak pelaksana telah dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi.
“Kami hormati dulu kontrak yang ada. Namun, jika tidak selesai, tindakan tegas pasti diambil,” Tegasnya.
Sementara itu,Tomas, selaku konsultan pengawas dari CV Mega Utama Karya Nusantara, saat di wawancara mengatakan penyebab keterlambatan proyek. Menurutnya, masalah utama terletak pada keuangan dari pihak pelaksana, CV Restu Ibu, yang tidak lancar.
“Saya sebagai konsultan pengawas sudah melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada. Tapi kalau pihak pelaksana keuangannya bermasalah, kita bisa apa?” Ucapnya.
Tomas memastikan bahwa pihaknya sudah berupaya mempercepat pekerjaan dengan menambah jumlah pekerja menjadi 22 orang. Ia berharap langkah ini dapat membantu proyek mencapai target penyelesaian yang telah ditetapkan.
Dengan mangkrak nya pekerjaan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat Peduli Ciamis. Prima Pribadi, ia, menyoroti transparansi dalam pengelolaan proyek ini. Ia mempertanyakan apakah tahapan peringatan seperti SP1, SP2, dan SP3 sudah dijalankan sesuai prosedur.
“Apakah tahapan SP ini sudah ditempuh? Jika sudah, bisakah kami melihatnya?” Tegas Prima.
Menurutnya, sebagai kuasa pengguna anggaran, Dinas Pendidikan seharusnya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana proyek tersebut.
Prima mendesak aparat penegak hukum untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pengawasan ketat guna mencegah potensi kerugian negara.
“Saya mohon aparat penegak hukum segera bertindak. Jangan sampai proyek ini menjadi celah bagi penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Prima menilai bahwa jika dibiarkan berlarut-larut, proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengecewakan masyarakat yang berharap segera mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
