Oleh: Sumiati
Kemacetan memang sudah menjadi hal yang biasa di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bandung. Untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi sudah berbagai cara dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, namun tetap saja tidak terselesaikan. Dalam hal ini Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana akan membangun 3 flyover baru. Pembangunan flyover ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi kemacetan. Dilansir dari ayobandung.com.
Pemetaan lokasi pembangunan 3 flyover yang akan segera dibangun ini sudah ditentukan oleh Dadang Supriatna salah satunya berada di kawasan Bojongsoang. Menurut Dadang Supriatna, keberadaan flyover di Bojongsoang ini bisa menjadi akses utama dari Kota Bandung menuju kawasan Ciparay dan Baleendah Kabupaten Bandung sehingga bisa menghambat kemacetan. Selain Bojongsoang, dua kawasan lain yang akan dibangun flyover adalah di kawasan Kopo Sayati dan Rancaekek-Dangdeur.
Di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Bandung periode kedua ini, Dadang Supriatna berharap agar 3 flyover di Kabupaten Bandung ini bisa segera dieksekusi. Rencana pembangunan flyover ini didukung oleh Dedi Mulyadi dengan harapan akses menuju Kabupaten Bandung tidak macet lagi.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar penambahan jalan flyover tersebut mampu mengatasi kemacetan? Pasalnya, pada kenyataannya hal itu hanya memindahkan titik kemacetan saja. Terlebih lagi, selama proyek pembangunan flyover tersebut justru akan menimbulkan kemacetan di jalan-jalan sekitar proyek. Selain itu, selama aktivitas pembangunan flyover ini akan menimbulkan udara kotor (polusi debu).
Seharusnya Pemkab belajar dari keberadaan tol Soroja. Keberadaannya juga dikatakan untuk mengurangi kemacetan, namun kenyataannya kemacetan terus terjadi. Pemkab seharusnya benar-benar memiliki rencana tata ruang yang matang. Infrastruktur transportasi tidak bisa berdiri sendiri, harus diperhatikan efektivitasnya. Flyover baru itu harus diintegrasikan dengan sistem jalan raya yang memadai serta transfortasi publik. Pemerintah terus melakukan proyek pembangunan meskipun dampaknya sudah terlihat dan terbayangkan. Pembangunan demi pembangunan di klaim sebagai penyelesaian persoalan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit, pasti membutuhkan modal yang besar. Dan yang pasti modal tersebut berasal dari investor dan hutang karena negara sudah kekurangan dalam APBN.
Padahal kalau kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat yang ada di daerah yang sulit mendapatkan akses untuk melintas. Seperti tidak adanya jembatan penyeberangan sungai sehingga anak-anak yang akan pergi sekolah harus melintasi sungai dengan mempertaruhkan nyawa belum kalau kondisi hujan mereka tidak akan pergi sekolah. Inilah kehidupan dalam sistem kapitalisme yang hanya memperhatikan tata kelola yang ada di daerah kota sementara daerah yang terpencil jarang diperhatikan. Karena sistem kapitalisme hanya berasaskan pada manfaat saja.
Berbeda dengan sistem Islam infrastruktur memang dipandang sebagai salah satu pilar untuk membangun peradaban. Pembangunan infrastruktur transportasi dalam Islam berbasis pada kemaslahatan rakyat. Negara akan memastikan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan flyover tepat guna sesuai kebutuhan rakyat dan negara.
Sepanjang sejarah, selama kurang lebih 13 abad Islam telah menorehkan kecemerlangan di semua bidang termasuk infrastruktur. Hal ini pernah dicontohkan pada masa kekhilafahan Utsmani yang berupaya menyatukan dunia Islam dengan jalur kereta api Hijaz. Kereta api tersebut dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Inilah infrastruktur dalam Islam di era keemasan untuk mewujudkan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kemacetan, khilafah akan membatasi pruduksi dan distribusi kendaraan pribadi serta memperbanyak tranportasi umum dalam memudahkan perjalanan sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Khilafah juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya budaya tata tertib dalam berlalu lintas.
Wallahu’alam bishshawab
